Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sumatera Barat memperkuat pengelolaan kawasan hutan untuk memulihkan lahan kritis, melindungi lingkungan, dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Sinergi tersebut juga menyasar penataan lahan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta sawah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan.
Berdasarkan peta indikatif, sekitar 159 hektare lahan di Kota Padang berpotensi ditata melalui mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, beserta jajaran di Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Senin (2/11/2026).
Fadly Amran Tekankan Kelestarian Hutan dan Mitigasi Bencana
Fadly Amran menegaskan pentingnya pengelolaan kawasan hutan secara terpadu. Menurutnya, upaya tersebut harus memperhatikan kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, serta mitigasi bencana.
Kondisi geografis Kota Padang yang memiliki kawasan perbukitan dan daerah aliran sungai (DAS) membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah perlu menjaga kawasan hulu sebagai daerah resapan air untuk mendukung keseimbangan lingkungan dan mengurangi potensi bencana.
“Pengelolaan kawasan hutan harus diperkuat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat melalui perhutanan sosial,” ujar Fadly.
Ia juga mengapresiasi dukungan Dinas Kehutanan Sumbar dalam menjaga kelestarian hutan dan mendukung upaya penanganan bencana di Kota Padang.
Rehabilitasi Hutan Padang Capai Puluhan Hektare
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin, menyampaikan bahwa kawasan hutan memiliki fungsi ekologis sekaligus potensi ekonomi bagi masyarakat.
Karena itu, pihaknya mendorong pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat berbasis perhutanan sosial. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga sekitar hutan.
Ferdinal memaparkan sejumlah program rehabilitasi yang telah berjalan di Kota Padang. Dinas Kehutanan Sumbar telah memulihkan 20 hektare lahan terdampak bencana hidrometeorologi di Balai Gadang.
Selain itu, pihaknya melakukan penanaman seluas 55 hektare dengan dukungan 24.000 bibit di sejumlah lokasi. Rehabilitasi kawasan mata air di Puncak Limau Manis juga mencakup lahan seluas 50 hektare dengan penanaman 22.000 batang.
Perhutanan Sosial dan Agroforestri Jadi Strategi
Ferdinal berharap masyarakat yang tinggal di sekitar maupun di dalam kawasan hutan turut menjaga kelestarian lingkungan melalui penanaman berbagai jenis tanaman dengan sistem agroforestri.
“Kearifan lokal masyarakat diharapkan mampu menjaga tutupan lahan, mempertahankan fungsi ekologis hutan, dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi,” katanya.
Menurut Ferdinal, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Pengembangan tanaman produktif juga dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan fungsi ekologis lingkungan.
Penguatan Konservasi Tanah dan Air
Dinas Kehutanan Sumbar juga mengembangkan kebun bibit rakyat seluas 25 hektare di Sikayan Balumuik.
Program tersebut disertai pembangunan sembilan unit bangunan konservasi tanah dan air serta penyaluran 2.400 bibit tanaman produktif kepada masyarakat.
Ferdinal menjelaskan, berbagai program tersebut berfokus pada pemulihan kawasan hulu, perlindungan sumber mata air, dan penguatan daya dukung lingkungan.
Melalui kolaborasi Pemko Padang dan Dinas Kehutanan Sumbar, pengelolaan kawasan hutan diharapkan semakin optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung pelestarian fungsi ekologis hutan dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Padang, Tarmizi Ismail, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Padang, Rina Melati. (*)






