Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus berupaya memastikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinyatakan graduasi atau keluar dari kepesertaan, benar-benar mampu mandiri secara ekonomi.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, saat memimpin Rapat Koordinasi Penurunan Angka Kemiskinan di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Rabu (10/9/2025).
“Yang pertama, kita ingin tahu sejauh mana kesiapan pendamping PKH. Saat ini jumlah penerima PKH lebih dari 19 ribu kepala keluarga. Kita berharap ada progres nyata agar masyarakat yang sudah puluhan tahun mendapat pendampingan bisa lepas dari bantuan, karena masih banyak masyarakat lain yang menunggu perhatian dan layanan,” ujar Maigus.
Menurutnya, target graduasi harus dengan program yang jelas, terukur, dan berorientasi pada kemandirian. “Graduasi harus menghasilkan masyarakat yang mapan, kuat lahir dan batin, terutama dalam hal ekonomi,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah langkah:
-
- Pendataan ulang KPM dengan pemetaan berdasarkan desil satu hingga lima. Hasilnya ditargetkan rampung pada 25 September 2025.
- Identifikasi KPM potensial yang sudah dianggap mampu menuju rumah tangga mandiri, sehingga bisa lepas dari bantuan.
- Sinergi dengan Baznas Kota Padang, mengingat faktor kemiskinan juga terkait dengan mental dan sikap.
Maigus mengungkapkan, pendapatan Baznas Padang mencapai sekitar Rp19 miliar per tahun. Selama ini dana tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.
Namun, dengan adanya program Kartu Padang Juara serta dukungan BPJS gratis, dana Baznas diharapkan bisa lebih difokuskan pada bantuan ekonomi kerakyatan.
“Kami ingin dana pendidikan dan kesehatan dari Baznas bisa dioptimalkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Ini sejalan dengan program Smart Surau, yaitu pemberdayaan ekonomi jamaah. Dengan dukungan keagamaan, mental masyarakat terbangun dan mereka mendapat sokongan dari komunitas tempat beribadah,” tutup Ketua TKPK Padang ini. (*/red)
