Padang, Javanusa—Pemko Padang mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam dengan mendorong realisasi bantuan pusat bagi warga terdampak.
Upaya ini menjadi fokus utama Pemerintah Kota (Pemko) Padang dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Sumatera yang digelar secara daring, Kamis (15/1/2026).
Rapat nasional tersebut dipimpin Kementerian Dalam Negeri sebagai ketua tim pelaksana. Sejumlah kementerian dan pemerintah daerah terdampak bencana turut hadir untuk menyelaraskan data dan kebijakan percepatan pemulihan.
Wali Kota Paparkan Kebutuhan Warga Terdampak
Wali Kota Padang Fadly Amran mengikuti rapat secara virtual dari Rumah Dinas Wali Kota.
Ia memaparkan kondisi terkini serta kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana di Kota Padang.
Menurut Fadly, seluruh data kerusakan dan kebutuhan warga telah dikompilasi secara rinci.
Data tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah pusat sebagai dasar percepatan penyaluran bantuan.
“Semua data sudah kami sampaikan. Harapannya, ini bisa mempercepat proses bantuan untuk masyarakat,” ujar Fadly.
Berharap Dana Tunggu Hunian Cair Sebelum Ramadan
Dalam rapat itu, Fadly Amran secara khusus menekankan pentingnya percepatan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Dana Tunggu Hunian (DTH).
Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan sebelum Ramadan. Langkah ini dinilai krusial agar warga terdampak memiliki daya tahan ekonomi sementara.
“Kita berharap sebelum puasa bantuan ini sudah disalurkan, sehingga masyarakat terdampak bisa bertahan untuk sementara,” kata Fadly.
1.100 Lebih Rumah Rusak Akibat Bencana
Berdasarkan data Pemko Padang, dampak bencana cukup signifikan. Tercatat lebih dari 1.100 unit rumah mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan.
Sebanyak 550 rumah rusak berat atau hanyut. Sementara itu, 160 rumah mengalami rusak sedang dan sekitar 600 rumah rusak ringan.
Selain sektor perumahan, bencana juga berdampak pada ekonomi warga. Sawah, ladang, serta mata pencaharian masyarakat ikut terdampak dan membutuhkan pemulihan bertahap.
Groundbreaking Huntap
Pemko Padang kini mulai mempersiapkan tahap groundbreaking pembangunan hunian tetap (huntap). Pembangunan ini akan didukung pembiayaan utama dari pemerintah pusat.
Pelaksanaan pembangunan huntap akan dilakukan melalui pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Skema ini diharapkan mempercepat realisasi di lapangan.
“Ini adalah kerja bersama dengan anggaran dari pemerintah pusat, agar masyarakat terdampak bisa segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara layak,” pungkas Fadly Amran, alumnus Universitas Seattle, AS. (*/red)
