Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang akan menggelar gotong royong (goro) bersama relawan kebencanaan untuk membersihkan dampak banjir bandang di sejumlah wilayah terdampak.
Langkah ini sebagai respons atas ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi berulang di Kota Padang.
Aksi gotong royong tersebut melibatkan instansi vertikal, organisasi relawan, dunia usaha, media, dan akademisi. Pemerintah menargetkan kegiatan ini dapat mempercepat pemulihan lingkungan sekaligus memperkuat kesiapsiagaan bencana.
Rencana gotong royong ini disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran dalam pertemuan lintas sektor di Palanta Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (7/1/2025).
Pertemuan tersebut membahas koordinasi dan pembagian peran penanganan banjir bandang.
Fadly Amran menyebut aksi lapangan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini, Pemko Padang masih memetakan kebutuhan riil di lokasi terdampak banjir.
Ajak Relawan dan Dunia Usaha Terlibat
Wali Kota Padang mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi aktif. Dukungan dapat diberikan melalui tenaga, peralatan, maupun sumber daya logistik.
“Melalui pertemuan ini, kami menegaskan komitmen bersama untuk mengintensifkan komunikasi dan koordinasi agar penanganan bencana lebih terukur dan tepat sasaran,” kata Fadly Amran.
Ia menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci menghadapi risiko bencana hidrometeorologi di Kota Padang.
Fadly Amran menjelaskan, Pemko Padang telah melakukan sejumlah langkah pascabencana. Upaya tersebut meliputi relokasi warga, penyediaan hunian sementara dan hunian tetap, serta penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak.
Selain itu, pemerintah daerah juga menetapkan zona rawan bencana sebagai bagian dari mitigasi jangka panjang. Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko korban dan kerugian di masa mendatang.
“Kami bersama relawan akan terus siaga membantu warga, sambil mendorong percepatan penanganan sungai oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Rektor UPI YPTK Padang, Muhammad Ridwan, menilai gotong royong perlu dibarengi penguatan tata kelola kebencanaan berbasis data.
Ia menekankan pentingnya digitalisasi data kebencanaan untuk mendukung pengambilan kebijakan yang akurat. Menurutnya, manajemen bencana harus terukur dan terintegrasi lintas sektor.
“Penanganan bencana ke depan perlu didukung asesmen digital, manajemen yang jelas, serta regulasi tegas terkait pengelolaan material galian,” ujar Ridwan. (*/red)
