Padang, Javanusa—Komitmen Pemerintah Kota Padang membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali diperkuat melalui pelatihan Pintar PBJ (Smart Procurement).
Kegiatan bertema Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah itu berlangsung di Ruang Rapat Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Kamis (9/7/2026).
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, membuka langsung kegiatan tersebut. Hadir pula Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Sonny Budaya Putra, serta 187 peserta yang terdiri atas 86 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 101 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Mitigasi Risiko Wajib dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam sambutannya, Raju Minropa mengapresiasi konsistensi Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah yang terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan.
Menurutnya, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah selalu berkembang dan memiliki tingkat risiko tinggi pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga serah terima pekerjaan.
“Mitigasi risiko bukanlah sebuah pilihan, melainkan kewajiban (mandatory) demi menghindari keterlambatan kegiatan, kegagalan serah terima, maupun potensi benturan hukum yang dapat merusak integritas tata kelola pemerintahan,” tegas Raju Minropa.
Ia juga mengingatkan seluruh pelaku pengadaan, khususnya PPK, agar menjadikan kepatuhan administrasi sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.
Kemampuan mengenali potensi persoalan sejak awal dinilai penting agar kontrak maupun spesifikasi teknis tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
“Setiap perubahan atau kendala di lapangan harus tercatat resmi dan dituangkan dalam adendum yang akuntabel. Forum Pintar PBJ ini jangan sekadar menjadi rutinitas seremonial, tetapi manfaatkan secara interaktif untuk membedah kasus-kasus riil di lapangan. Sehingga target pembangunan Kota Padang dapat terealisasi secara amanah dan bebas dari permasalahan hukum,” tambahnya.
Dukung Tata Kelola Pengadaan yang Akuntabel
Pelatihan tatap muka tersebut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kota Padang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Bagian PBJ Kota Padang.
Kegiatan ini sekaligus menjadi implementasi Surat Edaran Wali Kota Nomor 700.206/insp/2026 mengenai optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan terhadap penyedia barang dan jasa pemerintah.
Kepala Bagian PBJ sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Novalino, menjelaskan pelatihan dibiayai melalui APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 pada DPA-SKPD Bagian PBJ melalui Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi.
Ia mengatakan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 000.3.1/198/BU-PDG/2025 untuk meningkatkan capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) daerah.
“Tujuan utama dari pelatihan Pintar PBJ ini adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai manajemen risiko kepada seluruh pelaku pengadaan. Kami ingin mendorong proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel guna mendukung program unggulan Pemko Padang, seperti Padang Amanah, Padang Rancak, dan UMKM Naik Kelas agar dapat berjalan tepat waktu tanpa hambatan,” ujar Novalino.
Pemko Padang Tetap Prioritaskan Kualitas Pelatihan
Novalino menambahkan, beberapa bulan sebelumnya pelatihan sempat dilaksanakan secara daring karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, kualitas materi dan kompetensi narasumber tetap menjadi prioritas.
Ia mencontohkan pelaksanaan pelatihan daring sebelumnya, termasuk pembahasan mengenai dukungan Wajib Halal Oktober 2026 bersama BPJPH Sumbar, berjalan dengan baik.
Pemko Padang pun terus menjaga mutu pembinaan agar pengelolaan belanja publik semakin efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi. (*)
