Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan seluruh program pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Pusat.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas pembangunan sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumbar Tahun 2027 yang diikuti kepala daerah se-Sumbar di Auditorium Istana Gubernuran Sumbar, Rabu (8/4/2026).
Fadly Amran mengatakan, sinkronisasi program merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Sumbar dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terkait fokus pembangunan di tahun 2027.
“Kami ingin program pemerintah provinsi dan kota benar-benar selaras. Arahan program unggulan tahun 2027 sudah kami terima, dan akan segera ditindaklanjuti melalui penyesuaian serta komunikasi lintas sektor untuk memperkuat sinergi pembangunan di Sumatera Barat,” ujarnya.
Fadly Amran mengungkapkan, sejumlah isu strategis menjadi prioritas dalam penyelarasan tersebut. Dari sekian banyak isu diantaranya terfokus dalam penanganan kebencanaan, khususnya upaya pemulihan dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi.
Selain itu, sambungnya, Pemko Padang juga akan mendorong penguatan sektor-sektor unggulan daerah, seperti pariwisata dan infrastruktur melalui percepatan pembangunan sarana dan prasarana publik.
“Kami juga fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti optimalisasi penyediaan air bersih. Di sektor agraria, pengembangan potensi pertanian dan perkebunan terus didorong sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Terkait sektor pertanian, Fadly Amran menegaskan pihaknya akan memberi perhatian serius terhadap perlindungan petani, termasuk penanganan hama yang selama ini menjadi kendala di lapangan.
“Kami mendukung penuh program-program yang dapat meringankan beban masyarakat di sektor agraris. Berbagai program telah disiapkan, salah satunya dalam bentuk fasilitasi agar usaha pertanian dan perkebunan lebih terlindungi dan produktif,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan.
Ia mengingatkan agar setiap program yang dirancang benar-benar mengacu pada prioritas nasional dan provinsi, sehingga pelaksanaannya lebih terarah, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Keselarasan program antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Dengan perencanaan yang terintegrasi, kita dapat mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan,” tegasnya. (*/red)
