Payakumbuh, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh memastikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Dinas Pendidikan tetap menjadi prioritas untuk segera dibayarkan. Saat ini, pemerintah masih menghadapi kendala penganggaran akibat perubahan regulasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Nalfira, membenarkan bahwa gaji PPPK paruh waktu belum dapat dibayarkan hingga saat ini.
Ia menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan kelalaian, melainkan kendala pada aspek penganggaran.
“Kami membenarkan hingga saat ini gaji PPPK paruh waktu memang belum dapat dibayarkan. Kondisi ini bukan karena kelalaian, tetapi adanya kendala pada aspek penganggaran,” kata Nalfira di Payakumbuh, Sabtu (25/4/2026).
Perubahan Aturan BOSP Jadi Kendala Utama
Nalfira menjelaskan, pada tahun sebelumnya pemerintah membayar gaji PPPK paruh waktu melalui dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Namun, kebijakan tersebut berubah setelah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2026.
Aturan itu menegaskan dana BOSP tidak lagi dapat digunakan untuk membiayai gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK paruh waktu.
Perubahan regulasi tersebut berdampak langsung pada pengalokasian anggaran. Pemerintah daerah belum memasukkan kebutuhan gaji PPPK paruh waktu dalam APBD Tahun Anggaran 2026 saat penetapan anggaran.
Pemko Ajukan Pergeseran Anggaran
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan langsung mengambil langkah cepat. Pemerintah mengusulkan pembayaran gaji melalui mekanisme pergeseran anggaran.
“Kami langsung mengambil langkah cepat dengan mengusulkan pembayaran gaji melalui mekanisme pergeseran anggaran. Proses ini sedang kami tindak lanjuti bersama pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemko Payakumbuh berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dan memastikan seluruh hak PPPK paruh waktu terpenuhi.
Pemerintah Kejar Realisasi Pembayaran
Pemerintah daerah terus menggesa proses administrasi agar penyaluran gaji PPPK paruh waktu segera terealisasi dalam waktu dekat.
“Kami terus bekerja maksimal agar hak pegawai segera direalisasikan. Kami juga mengimbau semua pihak memahami situasi ini secara utuh dan tidak menarik kesimpulan yang dapat menimbulkan keresahan,” kata Nalfira.
Ia menambahkan, pemerintah memahami kondisi para PPPK paruh waktu yang menunggu kepastian pembayaran.
“Kami memahami betul kondisi yang dirasakan para PPPK paruh waktu. Di balik keterlambatan ini ada kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi, ada harapan yang ditunggu setiap hari. Kami tidak tinggal diam, kami berupaya secepat mungkin agar hak itu sampai ke tangan yang berhak,” pungkasnya. (*/red)
