Pemprov Sumbar Resmi Terapkan Pola Kerja Skema Kombinasi, Setiap Jumat ASN WFH

Penulis -

Rabu, 8 April 2026 - 15:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemprov Sumbar resmi menerapkan pola kerja kombinasi WFO dan WFH bagi ASN. (Foto: ADPSB)

Pemprov Sumbar resmi menerapkan pola kerja kombinasi WFO dan WFH bagi ASN. (Foto: ADPSB)

Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menerapkan pola kerja kombinasi Work From Office (WFO) dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menyampaikan kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat sekaligus bagian dari penyesuaian sistem kerja di lingkungan birokrasi daerah. Penerapan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja ASN.

Dalam skema yang ditetapkan, ASN Pemprov Sumbar melaksanakan WFH satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Sementara itu, hari kerja lainnya tetap dilakukan secara WFO di kantor masing-masing.

Mahyeldi menegaskan fleksibilitas kerja harus diikuti dengan tanggung jawab serta disiplin. Kinerja ASN tetap diukur berdasarkan hasil kerja yang dicapai.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemprov Sumbar mengoptimalkan penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pemanfaatan teknologi meliputi e-office, tanda tangan elektronik, absensi digital, hingga sistem manajemen kepegawaian.

Pemprov Sumbar juga memastikan penerapan WFH tidak mengganggu pelayanan publik. Seluruh perangkat daerah diminta menjaga kualitas layanan agar tetap berjalan optimal selama kebijakan berlangsung.

Dalam aturan tersebut, terdapat 13 kategori ASN yang dikecualikan dari kebijakan WFH dan tetap bekerja secara WFO. Kelompok tersebut meliputi:

    1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
    2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
    3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
    4. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
    5. UPTD Laboratorium Lingkungan
    6. UPTD Persampahan dan UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Dinas Lingkungan Hidup
    7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    9. Unit layanan kesehatan, yaitu RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi; RSUD Prof. H.M. Yamin, S.H; RSJ Prof. HB. Saanin; RSUD M. Natsir; Rumah Sakit Paru Sumatera Barat; Rumah Sakit Mata Sumatera Barat; UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan; serta UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
    10. SMA/SMK/SLB
    11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah dan UPTD Sistem Informasi Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
    12. UPTD Panti Sosial pada Dinas Sosial
    13. Unit layanan publik lainnya yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat
Baca Juga :  Dana Operasional Triwulan III Cair, RT/RW Harus Jadi Pilar Keamanan dan Kebersihan

Selain penyesuaian pola kerja, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk pengurangan konsumsi energi dan biaya operasional kantor.

Dalam implementasinya, setiap pimpinan perangkat daerah diminta menyusun rencana kerja harian bagi ASN yang menjalankan WFH.

Target kinerja ditetapkan secara terukur, dengan pengawasan melalui presensi digital dan sistem pelaporan berbasis output.

Mahyeldi menyebutkan, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sistem kerja birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik. (*/adpsb)

Berita Terkait

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba
Kapolda Sumbar Pimpin Sertijab, Dhani Kristianto Jadi Wakapolda dan Erlis Jabat Dirresnarkoba
Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang
Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama
Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana
Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten
Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang
Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Berita Terbaru