Padang, Javanusa—Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Padang, Kamis (26/2/2026).
Pertemuan ini membahas kesiapan layanan transportasi menghadapi Angkutan Lebaran 2026, seiring potensi lonjakan pergerakan perantau menuju Ranah Minang.
Dalam rapat tersebut, Menhub menyampaikan kebutuhan dukungan pemerintah daerah untuk memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berjalan aman dan lancar.
Menurutnya, karakteristik pergerakan di Sumatera Barat berbeda dibanding daerah lain karena tingginya jumlah perantau yang pulang kampung menjelang Idulfitri.
Berdasarkan Survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sebanyak 1,88 juta penduduk Sumatera Barat melakukan perjalanan selama periode Lebaran.
Sementara itu, jumlah pergerakan masyarakat dengan tujuan ke Sumatera Barat diproyeksikan mencapai 5,36 juta orang, dengan arus terbesar berasal dari wilayah Jawa Tengah.
Menhub menyebut kondisi tersebut menuntut kesiapan matang dan terintegrasi, terutama pada simpul transportasi seperti bandara dan terminal.
Dukungan yang diperlukan meliputi penyiapan posko pelayanan, tempat istirahat, penyediaan informasi perjalanan, antisipasi kepadatan, pemantauan wilayah rawan bencana, serta pengaturan dan rekayasa lalu lintas secara situasional.
Selain itu, pemerintah daerah didorong memastikan kesiapan armada melalui pemeriksaan kelaikan kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan pengemudi.
Konsolidasi program mudik gratis juga menjadi perhatian, khususnya melalui integrasi data, jadwal, dan rute agar layanan tepat sasaran dan tingkat keterisian optimal, termasuk penyediaan angkutan pengumpan (feeder).
Untuk mendukung kelancaran perjalanan darat, Kementerian Perhubungan mengajak pemerintah daerah dan kepolisian mengoptimalkan pemanfaatan masjid serta Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sebagai tempat istirahat sementara.
Fasilitas yang dibutuhkan antara lain area parkir aman dan gratis, toilet dan sanitasi, air bersih, penerangan, pos kesehatan ringan, serta rambu dan pengaturan lalu lintas terpadu.
Rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara kondisional, terutama jika terjadi gangguan seperti banjir atau longsor.
Pada titik rawan kemacetan dan keramaian, disiapkan petugas pengamanan, jalur alternatif, serta penanganan perlintasan sebidang jalan dan rel kereta api. Untuk ruas jalan di wilayah rawan bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan pos mitigasi dan langkah antisipatif lainnya.
Menhub juga menyoroti perlunya pengaturan khusus di kawasan pasar tumpah dan destinasi wisata. Pengelolaan parkir menjadi fokus agar tidak menimbulkan kepadatan, mengingat peningkatan aktivitas belanja menjelang Idulfitri serta potensi lonjakan kunjungan wisata pada H+1 dan H+2 Lebaran.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran pimpinan Kementerian Perhubungan, antara lain Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono. (*/red)
