Padang Panjang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang Panjang mempercepat pemulihan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah.
Memasuki hari ke-11 masa tanggap darurat, Pemko mulai menyiapkan tahapan menuju masa transisi seiring membaiknya kondisi di beberapa titik terdampak.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis menyampaikan sejak kejadian pada Kamis (27/11/2025), penanganan darurat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah daerah bersama Forkopimda, TNI, Polri, serta instansi terkait memprioritaskan keselamatan warga, pembukaan akses yang sempat terputus, serta pengendalian operasi melalui Posko Utama Tanggap Darurat.
Wilayah dengan dampak terparah meliputi Jembatan Kembar, Koto Katik, dan Koto Panjang. Longsor dipicu curah hujan tinggi yang merusak badan jalan, permukiman warga, serta sejumlah akses penghubung antarkawasan.
Sejak hari pertama, tim gabungan dari BPBD, Satpol PP Damkar, Dinsos, TNI-Polri, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan melakukan evakuasi korban, pencarian warga hilang, penyaluran makanan siap saji, pembersihan material longsor, serta pendataan kerusakan. Bantuan logistik dari berbagai pihak terus berdatangan ke posko pengungsian.
Penyediaan hunian sementara yang aman menjadi salah satu prioritas. Selain memanfaatkan rusunawa, Pemko juga menyiapkan hunian kontrakan lengkap dengan kebutuhan dasar bagi keluarga yang terdampak langsung dan harus mengungsi. Hingga kini, layanan logistik, pelayanan kesehatan, serta dapur umum tetap beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan para penyintas.
Di sektor infrastruktur, pembersihan material longsor, normalisasi aliran sungai, serta pemeriksaan struktur jembatan dan drainase terus dilakukan.
Jalur vital di kawasan Jembatan Kembar kini sudah dapat dilalui kembali setelah pembersihan, meski penguatan konstruksi masih diperlukan di sejumlah titik rawan.
Rapat evaluasi yang digelar Jumat malam (6/12/2025) memutuskan perpanjangan masa tanggap darurat hingga 10 Desember 2025.
Perpanjangan tersebut bertujuan untuk menuntaskan pekerjaan prioritas serta memastikan kebutuhan dasar warga tertangani secara menyeluruh.
Pemerintah Kota juga mulai menyiapkan upaya relokasi dan penyediaan hunian permanen bagi warga yang rumahnya rusak berat. Koordinasi intensif dilakukan dengan Kementerian PUPR serta Staf Khusus Kementerian PKP.
Pendataan rumah rusak juga telah dimatangkan, termasuk unit yang akan mendapat dukungan pembangunan dari Willie Salim dan Ustad Derry Sulaiman.
Wali Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade turut menyampaikan kebutuhan percepatan perbaikan infrastruktur vital kepada Menteri PUPR, terutama di kawasan Jembatan Kembar serta ruas jalan yang terdampak galodo.
Berdasarkan data terbaru, total kerusakan infrastruktur di Padang Panjang mencapai Rp 80,4 miliar. Kerusakan tersebut meliputi fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, rumah ibadah, serta sejumlah titik di daerah aliran sungai.
Kawasan Gerbang Batas Kota–Jembatan Kembar menjadi lokasi dengan dampak terberat, disusul Jalan Lingkar Selatan yang mengalami longsor sepanjang 500 meter, serta kerusakan pada Jembatan Ahmad Yani Ngalau dan Jembatan Gatot Subroto Koto Katik.
Untuk sektor perumahan, tercatat 41 unit rumah rusak berat, 16 unit rusak sedang, dan 196 unit rusak ringan dengan total kerugian mencapai Rp 5,3 miliar.
Kerugian di sektor pertanian ditaksir sebesar Rp 631 juta dengan luas lahan terdampak mencapai 16,17 hektare yang tersebar di sembilan kelurahan, khususnya pada komoditas padi dan hortikultura.
Sementara di sektor pendidikan, sebanyak 14 sekolah terdampak yang terdiri dari 8 SD, 4 SMP, dan 2 KB, dengan estimasi kerugian mencapai Rp 2,3 miliar. (*/red)
