Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait pelayanan administrasi pertanahan.
Langkah strategis ini diwujudkan melalui Rapat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Persuratan Tanah dan Ahli Waris Pertanahan.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, di Aula Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aie Pacah, Jumat (26/6/2026).
Fadly Amran menegaskan rapat ini sebagai respons atas masih adanya keluhan masyarakat terkait lambatnya pengurusan surat tanah dan ahli waris. Sehingga diperlukan kesamaan persepsi antar perangkat daerah, terutama camat dan lurah se-Kota Padang.
“Penyusunan SOP ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang berkepastian hukum, cepat, transparan, dan akuntabel. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik sehingga tidak ada lagi keluhan masyarakat,” ujar Fadly Amran.
Ia menekankan, percepatan pelayanan harus sejalan dengan ketelitian dan kepatuhan terhadap regulasi. Karena itu, SOP persuratan tanah dan ahli waris pertanahan harus menetapkan standar pelayanan yang jelas, mulai dari batas waktu penyelesaian, format surat yang seragam, hingga persyaratan yang dapat diakses masyarakat secara digital.
“Kita tidak ingin percepatan pelayanan mengabaikan aturan. Karena itu, percepatan harus diimbangi dengan ketelitian, kepastian waktu penyelesaian, serta kemudahan akses terhadap format surat dan persyaratan bagi masyarakat,” tegasnya.
Pelayanan Cepat Dukung Investasi
Fadly Amran menilai peningkatan kualitas pelayanan pertanahan akan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan investasi dan percepatan pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta seluruh camat dan lurah segera merespons setiap berkas masyarakat. Menurutnya, kualitas pelayanan publik menjadi cerminan nyata reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
“Kalau pelayanan hak waris dan pertanahan cepat, saya yakin investasi dan pembangunan juga akan semakin mudah. Yang bisa kita lakukan sebagai pemerintah adalah menghadirkan pelayanan yang cepat, pasti, dan memberi kemudahan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Hanif, menjelaskan berbagai ketentuan administrasi pertanahan. Mulai dari pendaftaran tanah ulayat, perubahan nama, hingga peralihan hak karena pewarisan.
“Berdasarkan ketentuan ATR/BPN, masyarakat yang tunduk pada hukum adat dapat menggunakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat para ahli waris, disaksikan dua saksi, serta diketahui lurah dan camat sesuai domisili pewaris saat meninggal,” jelasnya.
Pemko dan BPN Sepakati Pedoman Bersama
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, memaparkan hasil kesepakatan Pemko Padang dan BPN terkait penyamaan persepsi pembuatan surat pernyataan ahli waris.
Kesepakatan tersebut bertujuan membedakan mekanisme harta pusaka rendah yang berbasis data kependudukan dengan harta pusaka tinggi yang berpedoman pada ranji silsilah kaum. Sehingga tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran maupun penolakan penandatanganan oleh lurah dan camat.
“Hasil rapat ini akan dituangkan dalam SOP dan surat edaran sebagai pedoman resmi pelayanan pertanahan di Kota Padang. Kami berharap tidak ada lagi perbedaan persepsi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, mudah, dan berkepastian hukum,” ujarnya.
Hadir dalam rapat tersebut Sekdako Padang, Raju Minropa, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Tarmizi Ismail, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kanwil BPN Sumbar, Desrizal, Ketua Pengda IPPAT Kota Padang, Jenita. Serta Kepala OPD, Camat dan Lurah se-Kota Padang. (*/red)
