Jakarta, Javanusa—Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KemenUMKM) membentuk Klinik UMKM Bangkit untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascabencana di Sumatera. Program ini menyasar wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi KemenUMKM bersama pemangku kepentingan terkait. Pemerintah menargetkan pemulihan usaha mikro dan kecil berjalan cepat serta berkelanjutan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan Klinik UMKM Bangkit mulai beroperasi dalam waktu dekat. Ia menegaskan kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Besok saya turun langsung ke lokasi bencana dan Insya Allah Klinik UMKM Bangkit sudah mulai berjalan. Ini arahan Presiden agar pemulihan ekonomi daerah lebih cepat,” kata Maman di Jakarta, Senin (29/12).
Tiga Layanan Utama Klinik UMKM Bangkit
Maman menjelaskan, Klinik UMKM Bangkit menyediakan tiga layanan utama. Layanan tersebut meliputi pembiayaan usaha, belanja produk lokal, dan penguatan kapasitas produksi UMKM.
Menurutnya, pendekatan ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang bergerak secara terukur. Pemerintah juga ingin mencegah ketimpangan dalam proses pemulihan pascabencana.
Delapan Titik Strategis di Tiga Provinsi
KemenUMKM menetapkan delapan titik pendirian Klinik UMKM di wilayah terdampak. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan tingkat kerusakan dan konsentrasi pelaku UMKM.
Delapan titik itu berada di Kota Banda Aceh, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, klinik juga hadir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Medan, dan Kota Padang.
Selain klinik, KemenUMKM menginventarisasi pasar rakyat yang terdampak bencana. Pemerintah menyiapkan langkah untuk mengaktifkan kembali pasar tradisional sebagai pusat ekonomi warga.
“Kami juga menghubungkan produk lokal dengan e-commerce dan mitra strategis. Dengan begitu, perputaran ekonomi tetap berjalan dan manfaatnya lebih luas,” ujar Maman.
Maman menegaskan keberhasilan Klinik UMKM Bangkit bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Program ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga perguruan tinggi.
KemenUMKM juga membuka kanal pengaduan bagi pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Jalur ini digunakan untuk pelaporan kendala sekaligus evaluasi kebijakan di lapangan. (*/red)
