Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mendorong percepatan dukungan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan air bersih, pengelolaan sampah, dan pemulihan infrastruktur akibat bencana hidrometeorologi.
Upaya tersebut dibahas Wali Kota Padang Fadly Amran saat bertemu Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, di Kantor BPBPK Sumbar, Selasa (15/9/2026).
Pertemuan itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, sejumlah kepala OPD terkait, serta Direktur Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal.
SPAM Unand Ditargetkan Masuk Tahap Lelang 2027
Dalam audiensi tersebut, Fadly menyampaikan perkembangan kerja sama Pemko Padang dengan Universitas Andalas (Unand) untuk pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Menurut Fadly, kerja sama tersebut sudah menemukan titik terang. Ia berharap pengembangan SPAM tidak berhenti pada kondisi darurat, tetapi berlanjut hingga sambungan rumah bagi masyarakat.
“Kita berharap ini berlanjut menjadi SPAM emergency dan SPAM untuk masyarakat terdampak kekeringan, sehingga persoalan air bersih dapat ditangani secara berkelanjutan,” kata Fadly.
Program tersebut menyasar kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah yang menghadapi persoalan kekeringan, terutama Kecamatan Pauh dan Kuranji.
Maria Doeni Isa menjelaskan BPBPK Sumbar menargetkan penyelesaian detail engineering design (DED) SPAM Unand hingga sambungan rumah pada awal Januari 2027.
Setelah tahap tersebut selesai, proses lelang ditargetkan berlangsung pada Maret 2027. Pembangunan kemudian dijadwalkan berjalan pada 2027 hingga 2028.
Lahan SPAM Gunung Pangilun Masih Terbatas
Pemko Padang juga meminta dukungan untuk melanjutkan pembangunan SPAM Gunung Pangilun. Proyek ini menghadapi kendala ketersediaan lahan.
Kebutuhan lahan mencapai sekitar 13.000 meter persegi. Namun, lahan yang tersedia saat ini baru mencapai 8.175 meter persegi.
Fadly meminta pemerintah pusat tetap mempertahankan dukungan anggaran untuk proyek tersebut. Ia menilai pembangunan SPAM Gunung Pangilun penting untuk memperkuat layanan air bersih di Kota Padang.
“Kondisi air bersih kita sedang darurat, sehingga pembangunan SPAM Gunung Pangilun harus tetap berjalan,” ujarnya.
“Kami berharap anggaran pemerintah pusat untuk proyek ini dapat diperjuangkan agar tetap dialokasikan untuk Kota Padang,” lanjut Fadly.
Menanggapi persoalan tersebut, BPBPK Sumbar akan melakukan kajian kelayakan teknis terhadap lahan yang tersedia.
Maria menyebut proyek itu memiliki pagu indikatif sekitar Rp400 miliar. Kajian teknis akan menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan pembangunan berdasarkan lahan seluas 8.175 meter persegi.
Pemko Padang Percepat TPST RDF
Selain sektor air bersih, Fadly meminta BPBPK Sumbar membantu mempercepat pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Pemko Padang melihat RDF sebagai salah satu opsi pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan bahan bakar alternatif.
Keberadaan industri semen di Padang juga membuka peluang pemanfaatan hasil olahan RDF sebagai bahan bakar. Karena itu, pemerintah kota mendorong agar pembangunan fasilitas tersebut segera terealisasi.
“Kita ingin sampah dipilah sejak dari rumah tangga, sehingga yang sampai ke TPA pun masih bisa dimanfaatkan menjadi briket dan bahan bakar alternatif,” kata Fadly.
BPBPK Sumbar akan melanjutkan dukungan melalui review DED. Proses tersebut akan menyesuaikan kondisi lahan yang telah ditetapkan untuk pembangunan TPST/RDF.
Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Audiensi juga membahas keberlanjutan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur setelah bencana hidrometeorologi.
Fokusnya mencakup kawasan terdampak banjir dan kebutuhan infrastruktur dasar permukiman. Pemko Padang berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pemulihan fasilitas serta layanan dasar masyarakat.
Maria mengatakan penyusunan DED untuk kawasan terdampak banjir harus mencakup seluruh kebutuhan infrastruktur dasar permukiman.
“Untuk penanganan kawasan terdampak banjir, DED diarahkan pada infrastruktur dasar permukiman sesuai lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Maria.
Ia menekankan pentingnya identifikasi kebutuhan sebelum proses lelang. Langkah itu diperlukan agar tidak ada kebutuhan penanganan yang tertinggal.
“Seluruh kebutuhan harus teridentifikasi sebelum lelang agar tidak ada penanganan yang terlewat, mengingat pembaruan R3P dibatasi hingga 17 September,” katanya.
Melalui pembahasan tersebut, Pemko Padang dan BPBPK Sumbar menyelaraskan kebutuhan teknis serta dukungan anggaran untuk sejumlah proyek prioritas.
Program air bersih, pengelolaan sampah, dan pemulihan infrastruktur menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan dasar masyarakat Kota Padang. (*)
