Padang, Javanusa—Plt Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Audy Joinaldy, mengajak seluruh pihak untuk memperhatikan detail-detail kecil yang dapat menghambat suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar.
Terlebih, di sejumlah daerah kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan pelanggaran dan kerawanan konflik yang tinggi.
Hal itu disampaikan Audy saat membuka gelaran Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, Rabu (20/11/2024) di Hotel Santika.
Audy meminta seluruh pihak terus meningkatkan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan Pilkada tahun ini.
“Kerawanan pelanggaran dan konflik di kawasan-kawasan khusus itu sangat perlu diperhatikan. Seperti kejadian di utara Siberut Kabupaten Mentawai pada Pemilu yang lalu, di mana terjadi keterlambatan dalam pendistribusian surat suara di sana,” kata Audy dalam sambutannya.
Audy menekankan, menjadi kewajiban bersama umtuk memastikan setiap pemilih dapat menunaikan hak pilih dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Sumbar.
Meskipun, pemilih itu berada di daerah yang jauh dari pusat keramaian, atau daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kecil.
“Prinsip one man one vote itu perlu dijaga pelaksanaannya bersama-sama. Hak pemilih harus dijaga. Oleh karena itu, kita berharap betul pada seluruh pihak terkait, terutama sekali leading sector penyelenggaraan pemilu seperti, KPU, Bawaslu, DKPP, TNI, Polri, Kesbangpol, dan lain lain,” ujar Audy.
Plt Gubernur Audy mengungkapkan sejumlah daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, kerawanan sedang, dan kerawanan rendah dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.
Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman menjadi dua daerah yang termasuk dalam daftar kerawanan tinggi, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Mentawai masuk dalam daftar kerawanan rendah, dan sisa 15 kabupaten/kota lain termasuk dalam daftar kerawanan sedang.
“Untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan sukses sesuai harapan bersama, kita telah mengalokasikan hibah hingga Rp 760 miliar lebih, serta menyelenggarakan pendidikan politik pada 14.000 peserta selama tahun 2023 dan 3.500 peserta selama tahun 2024,” ucap Audy.
Turut hadir dalam kegiatan rakor tersebut, segenap unsur Forkopimda Sumbar, Komisioner KPU provinsi dan kabupaten/kota, Komisioner Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, Sekda Kabupaten/Kota se-Sumbar, unsur TNI/Polri, DKPP, dan segenap lembaga dan instansi terkait lainnya. (*/adpsb)
