Jakarta, Javanusa—Polri merombak jajaran pejabatnya melalui mutasi terhadap 199 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen).
Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian, mulai dari Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) hingga tiga kepala kepolisian daerah (Kapolda).
Mutasi tersebut tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang terbit pada 10 Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup pergantian pejabat di tingkat pusat maupun kewilayahan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat kinerja institusi sekaligus menjaga kesinambungan tugas kepolisian.
Daftar Pejabat Polri yang Berganti Jabatan
Salah satu perubahan terjadi pada posisi Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri. Irjen Pol Wawan Muliawan mendapat penugasan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Posisi Wakabaintelkam selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Anom Setyadji. Sementara itu, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya dipegang Irjen Pol Wibowo kini beralih kepada Brigjen Pol Aries Syahbudin.
Pergantian juga menyentuh tiga posisi Kapolda. Berikut daftar pejabat yang mendapat penugasan baru:
-
- Kapolda Kepulauan Bangka Belitung: Irjen Pol Agus Wijayanto menggantikan Irjen Pol Viktor Theodorus Sihombing.
- Kapolda Kalimantan Utara: Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik menggantikan Irjen Pol Agus Wijayanto.
- Kapolda Lampung: Brigjen Pol Yustan Alpiani menggantikan Irjen Pol Helfi Assegaf.
Dengan perubahan tersebut, Polri melakukan penataan kepemimpinan pada sejumlah jabatan penting untuk mendukung pelaksanaan tugas di tingkat pusat dan daerah.
Polri Utamakan Kompetensi dan Rekam Jejak
Johnny mengatakan bahwa penempatan personel mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas.
“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).
Menurutnya, mutasi juga menjadi bagian dari upaya Polri memastikan setiap jabatan diisi personel yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Dengan demikian, pejabat yang menerima amanah baru diharapkan mampu menjalankan tanggung jawab secara optimal.
Pejabat Baru Diminta Segera Beradaptasi
Selain menyampaikan penjelasan mengenai mutasi, Johnny mengapresiasi para pejabat yang telah menyelesaikan tugasnya. Ia berharap kontribusi mereka menjadi bekal bagi pejabat penerus untuk melanjutkan program kerja dan meningkatkan kinerja di bidang masing-masing.
Johnny juga meminta para pejabat yang baru mendapat penugasan agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan karakteristik wilayah. Langkah tersebut penting untuk menjaga kelancaran tugas sekaligus memastikan program yang sudah berjalan tetap berlanjut.
“Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat,” katanya.
Mutasi Diharapkan Perkuat Pelayanan Publik
Johnny menegaskan bahwa penataan jabatan harus sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pelayanan kepolisian dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ia menyebut komitmen tersebut sejalan dengan tagline Polri, “Polisi Bersama Masyarakat”. Melalui semangat itu, Polri berupaya terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri “Polisi Bersama Masyarakat”. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutup Johnny. (*)
