Agam, Javanusa—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pembangunan sabodam di kawasan Gunung Marapi segera dimulai tahun ini.
Pembangunan sabo dam sendiri merupakan satu dari lima permohonan yang diajukan Gubernur Sumbar kepada Presiden. Sabo dam ini sebagai bagian dari upaya pemulihan infrastruktur serta upaya antisipasi bencana banjir lahar dingin dan longsor di Sumbar.
“Untuk penanganan banjir lahar dingin sudah dihitung Kementerian PU. Kita butuh 56 sabo dam, sementara yang ada baru dua. Sehingga, perlu banyak tambahan lagi. Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang penting. Ada enam titik yang harus segera dimulai. Saya sudah minta Dirjen terkait di Kementerian PU,” ucap Presiden Jokowi saat meninjau kerusakan dampak bencana banjir lahar dingin dan longsor di Bukik Batabuah, Agam, Selasa (21/5/2024).
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Sumbar, Percepat Penanganan Bencana Banjir Bandang
Presiden menilai penanganan bencana banjir lahar dingin dan longsor di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar sudah baik. Mulai dari upaya evakuasi korban, penanganan terhadap warga yang tinggal di pengungsian, hingga Pembangunan jalan dan jembatan-jembatan darurat, yang sebagian besar telah dilakukan dan akan terus dioptimalkan.
“Terkait penanganan terhadap pengungsi, tadi saya sudah tanya pengungsi di sini, itu sudah baik. Untuk pembangunan jalan dan jembatan, ada satu-dua yang masih dalam proses, dan itu yang akan kita kejar, agar semuanya secepatnya kembali normal,” ucap Presiden lagi.
Presiden menegaskan, hingga saat ini penanganan atas dampak bencana terus dilakukan secara maksimal. Mulai dari upaya pencarian terhadap korban yang masih terus dilakukan, penyediaan kebutuhan logistik bagi warga yang saat ini masih mencukupi untuk kebutuhan tiga minggu ke depan, hingga menyegerakan penyaluran santunan bagi keluarga korban meninggal dunia.
“Selain itu, rumah yang rusak agar segera diberi bantuan. Setidaknya ada 265 rumah yang rusak, di mana 159 rumah di antaranya rusak berat, dan sudah ada 100-an KK yang siap untuk direlokasi. Bupati dan Gubernur harus segera menyiapkan lahannya jika memang diperlukan relokasi, karena barang untuk pembangunan dari pemerintah pusat itu sudah siap,” kata Presiden menekankan.
Halaman : 1 2 Selanjutnya
