Banyumas, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto meninjau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026).
Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu yang berkelanjutan sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden melihat langsung proses pengolahan sampah dari hulu hingga hilir.
Proses itu mencakup pemanfaatan teknologi untuk mengurangi volume sampah serta menghasilkan produk turunan yang bernilai guna.
TPST BLE Banyumas menjadi contoh transformasi pengelolaan sampah modern yang mengedepankan prinsip ekonomi sirkular.
“Jadi ini saya kira sangat efektif, ya. Menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini,” ujar Presiden Prabowo kepada awak media usai peninjauan.
Presiden menegaskan bahwa TPST BLE merupakan terobosan penting dalam pengelolaan sampah. Ia menilai teknologi yang digunakan tidak terlalu canggih, tetapi tetap efektif dalam mendukung sistem terpadu.
“Sebagian besar produk lokal dan dalam satu rangkaian sistem, dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif, ya,” ujar Presiden Prabowo.
Fasilitas Lengkap dan Serap Tenaga Kerja
TPST BLE Banyumas dilengkapi berbagai fasilitas utama, seperti pre shredder, tromol screen, pencacah organik, mesin pembersih sampah, serta konveyor. Seluruh fasilitas tersebut mendukung proses pemilahan dan pengolahan sampah secara efisien.
Selain itu, keberadaan TPST BLE membuka peluang kerja bagi warga di sekitar lokasi. Kondisi ini turut memperkuat dampak ekonomi dari pengelolaan sampah terpadu.
Hasilkan Produk Bernilai Ekonomi
TPST BLE tidak hanya mengolah sampah, tetapi juga menghasilkan berbagai produk turunan. Produk tersebut meliputi genteng plastik, paving plastik manual dan injection, maggot segar, kasgot atau pupuk organik, serta bahan bakar alternatif berupa refuse-derived fuel (RDF).
Langkah ini mencerminkan visi besar pemerintah dalam memperkuat ekonomi hijau dan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya berkelanjutan.
Pemerintah juga terus mendorong perubahan paradigma, dari melihat sampah sebagai masalah menjadi peluang ekonomi. (*/BPMI Setpres)
