Padang, Javanusa—Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi arsip aparatur sipil negara (ASN) yang rusak atau hilang akibat bencana di wilayah Sumatera.
Upaya ini bertujuan menjaga keutuhan data kepegawaian sekaligus memastikan hak-hak ASN terdampak tetap terlindungi.
Kegiatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Arsip ASN Terdampak Bencana Wilayah Sumatera Tahun 2026 berlangsung di Ruang Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aia Pacah, Selasa (17/11/2026).
Program yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, melibatkan pemerintah daerah melalui perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Purjiyanta, serta Direktur Arsip Kepegawaian, Rury Citra Diani, turut menghadiri kegiatan tersebut.
Pemulihan Arsip Jamin Kepastian Administrasi ASN
Dalam kegiatan tersebut, BKN menekankan pentingnya pemulihan dokumen kepegawaian pascabencana. Kerusakan maupun kehilangan arsip dapat menghambat berbagai urusan administrasi, terutama yang berkaitan dengan riwayat pekerjaan, pangkat, dan jabatan ASN.
Proses rehabilitasi mencakup identifikasi, pendataan, penelusuran, hingga penyusunan kembali dokumen kepegawaian. Langkah tersebut bertujuan memastikan setiap ASN memiliki data yang lengkap dan akurat.
Ketersediaan arsip juga menjadi dasar penting dalam pemenuhan hak-hak kepegawaian. Karena itu, pemulihan dokumen tidak sekadar menyangkut administrasi, tetapi juga memberikan kepastian terhadap status dan riwayat pengabdian ASN.
Raju Minropa: Pemulihan Arsip Jadi Perhatian Bersama
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, menegaskan bahwa arsip kepegawaian memiliki nilai penting bagi perjalanan pengabdian setiap ASN.
“Arsip kepegawaian merupakan dokumen penting yang menjadi bagian dari perjalanan dan riwayat pengabdian seorang ASN. Karena itu, ketika terjadi bencana yang mengakibatkan arsip rusak atau hilang, pemulihannya perlu menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan kendala dalam urusan administrasi kepegawaian,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi tersebut berjalan optimal. Pemerintah daerah, menurutnya, mendukung berbagai upaya untuk menjaga keutuhan data kepegawaian.
“Kami berharap kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi ini dapat berjalan dengan baik. Pemerintah daerah tentu mendukung upaya pemulihan arsip ASN, sehingga data kepegawaian tetap terjaga dan hak-hak ASN yang terdampak bencana dapat terlindungi,” kata Raju.
BKN Dorong Sinergi Pemerintah Daerah
Sementara itu, Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru, Purjiyanta, menyampaikan bahwa dampak bencana tidak hanya menyasar lingkungan dan infrastruktur fisik. Dokumen kepegawaian juga berisiko mengalami kerusakan hingga kehilangan.
Padahal, arsip tersebut menjadi sumber informasi penting untuk memastikan seluruh data dan riwayat kepegawaian ASN tercatat secara benar.
“Bencana tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan lingkungan, tetapi juga bisa menyebabkan kerusakan bahkan kehilangan dokumen kepegawaian. Padahal, arsip tersebut sangat dibutuhkan untuk memastikan seluruh data dan riwayat kepegawaian ASN tetap tercatat dengan baik,” ungkap Purjiyanta.
Melalui program ini, BKN berupaya mengembalikan arsip yang terdampak agar penyelenggaraan administrasi kepegawaian tetap berjalan normal.
“Melalui kegiatan ini, kita berupaya mengembalikan arsip kepegawaian yang terdampak agar administrasi ASN tetap berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu, diperlukan kerja sama pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait dalam proses pendataan, penelusuran, serta pemulihan dokumen,” tuturnya.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat koordinasi antara BKN dan instansi pengelola kepegawaian di daerah. Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan arsip ASN pascabencana serta menjaga keberlanjutan layanan administrasi kepegawaian di wilayah Sumatera. (*)






