Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mengusulkan skema pembagian target Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara proporsional antar daerah di Sumatera Barat.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penetapan dan Integritas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Selasa (2/6/2026).
Rakor tersebut membahas percepatan penetapan LP2B di kabupaten dan kota se-Sumatera Barat sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat.
Kegiatan ini dihadiri Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Andi Renald.
Hadir pula Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir didampingi Sekretaris Daerah Raju Minropa, Plh Kepala Dinas Pertanian Ansoriudin, serta Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Lili Rahmaini.
Selain itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat Adib Alfikri dan Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Afriwarman. Rakor juga dihadiri bupati dan wali kota se-Sumatera Barat beserta kepala dinas terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
Percepatan LP2B Dukung Program Swasembada Pangan
Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR/BPN Andi Renald menjelaskan bahwa percepatan penetapan LP2B merupakan bagian dari Asta Cita kedua Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program tersebut mendukung upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi baru.
Andi Renald juga mengungkapkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, baru 23 provinsi yang telah memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Sementara itu, dari 504 kabupaten dan kota di Indonesia, sekitar 203 daerah telah memuat KP2B dalam RTRW daerah masing-masing.
“Kabupaten dan kota kita tidak bertambah luas, namun kebutuhan ruang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan dan pengendalian yang baik agar pembangunan tetap berjalan, namun keberadaan lahan pertanian pangan tetap terjaga demi masa depan ketahanan pangan kita bersama,” ujarnya.
Padang Hadapi Keterbatasan Lahan
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menegaskan Pemerintah Kota Padang mendukung kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Namun, pemerintah daerah juga harus menjaga keseimbangan antara perlindungan lahan dengan kebutuhan pembangunan dan investasi.
Maigus menjelaskan, Kota Padang memiliki Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 4.357,74 hektare. Dari jumlah tersebut, target penetapan LP2B mencapai 3.791,23 hektare atau sekitar 87 persen hingga tahun 2029.
Saat ini, luas lahan yang tersedia baru mencapai 2.123,64 hektare atau sekitar 48 persen. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan lahan seluas 1.667,59 hektare untuk memenuhi target yang ditetapkan.
Maigus menambahkan target 87 persen tersebut merupakan target provinsi yang harus dicapai bersama oleh seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat.
“Kota Padang sebagai ibu kota provinsi tentu harus memperhatikan arah pembangunan dan investasi. Sehingga kami menilai sangat tidak memungkinkan apabila seluruh target LP2B itu harus dipenuhi oleh Kota Padang sendiri,” katanya.
Karena itu, Pemerintah Kota Padang mengusulkan mekanisme dukungan antarwilayah dalam pencapaian target LP2B.
“Kami mengusulkan agar daerah yang secara zonasi tidak memungkinkan memenuhi target LP2B, maka dapat didukung oleh daerah lain yang memiliki potensi lahan lebih luas,” tambahnya.
Sumbar Targetkan 164 Ribu Hektare LP2B
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Afriwarman menyampaikan bahwa Sumatera Barat merupakan salah satu dari delapan provinsi penyangga lumbung pangan nasional.
Menurut Afriwarman, Sumatera Barat memiliki Lahan Baku Sawah seluas 188.521 hektare yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Dari total luasan tersebut, pemerintah menargetkan penetapan LP2B mencapai 164.025 hektare atau sekitar 87 persen sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. (*/red)
