Padang, Javanusa—Wali Kota Padang, Fadly Amran mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) percepatan validasi pendataan kerusakan pascabencana hidrometeorologi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Selasa (6/1/2026).
Rakor tersebut diikuti Wali Kota Padang bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait secara daring dari Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang. Melalui forum ini, pemerintah pusat dan daerah menyatukan langkah dalam menyamakan basis data kebencanaan.
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan memperkuat sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta berkelanjutan.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa fokus utama rakor ini terletak pada percepatan sekaligus peningkatan akurasi pendataan kerusakan. Oleh karena itu, data tersebut harus menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
Selain itu, Mendagri meminta pemerintah daerah yang terdampak bencana untuk aktif berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian teknis terkait. Langkah ini dinilai penting agar seluruh data yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Data yang valid menjadi kunci agar bantuan darurat, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Karena itu, kepala daerah terdampak harus memastikan seluruh data kerusakan diverifikasi dengan baik,” tegas Tito Karnavian.
Percepat Validasi Data Kerusakan
Menanggapi arahan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmen Pemko Padang untuk mempercepat proses validasi data kerusakan di wilayah terdampak banjir bandang.
Selain mendukung kebijakan pemerintah pusat, Pemko Padang juga berupaya memperkuat langkah mitigasi bencana. Dengan demikian, risiko kejadian serupa di masa mendatang dapat ditekan secara lebih terencana dan berkelanjutan.
Fadly Amran memaparkan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 berdampak pada 67.563 warga di lima kecamatan di Kota Padang. Sementara itu, total kerusakan rumah tercatat mencapai 5.523 unit, yang terdiri atas 546 unit rusak berat, 2.174 unit rusak sedang, dan 2.949 unit rusak ringan.
Selain permukiman warga, bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan berat pada 13 jembatan, 74.327 meter jalan, 22 bendungan, serta 56 unit irigasi pertanian. Di sisi lain, kerusakan sedang tercatat pada 3.050 meter jalan. Kerusakan juga mencakup 11 unit intake SPAM Pamsimas, delapan lokasi intake SPAM Perumda AM, termasuk tebing sungai, drainase, dan berbagai fasilitas publik lainnya dengan total kerugian mencapai Rp2,97 triliun. (*/red)
