Realisasi Belanja Kota Padang Semester I 2025 Capai 45,23 Persen, OPD Diminta Pacu Kinerja  

Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencatat realisasi belanja daerah semester pertama tahun anggaran 2025 sebesar 45,23 persen.

Dari pagu anggaran awal Rp2,81 triliun, realisasi anggaran hingga akhir Juli 2025 mencapai Rp1,25 triliun.

Data tersebut disampaikan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan Setdako Padang, Erwin, dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Semester I Tahun Anggaran 2025 di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aie Pacah, Kamis (14/8/2025).

“Realisasi fisik tercatat 60,34 persen dari target 74,85 persen, sedangkan realisasi keuangan 45,23 persen dari target 62,96 persen,” kata Erwin.

Berdasarkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lima instansi dengan realisasi fisik tertinggi hingga Juli 2025 adalah:

1. 1. BPBD – 85,15 persen
   2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa – 82,67 persen
   3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset – 80,82 persen
   4. Kecamatan Kuranji – 79,88 persen
   5. Bagian Organisasi – 77,50 persen

Sementara untuk realisasi keuangan tertinggi, lima OPD teratas adalah:

1. 1. Bagian Prokopim – 68,65 persen
   2. Sekretariat DPRD – 59,16 persen
   3. Inspektorat – 58,72 persen
   4. Bagian Kesra – 58,01 persen
   5. Dinas Perdagangan – 54,06 persen

Penyebab Rendahnya Serapan Anggaran

Erwin menyebut beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi fisik dan keuangan. Antara lain:

• • Pembatalan kegiatan karena efisiensi anggaran
  • Perubahan pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD
  • Peralihan aplikasi e-Katalog dari versi 5 ke versi 6
  • Penerapan juknis Dana Alokasi Khusus (DAK) terbaru yang belum tersedia
  • Proses APBD Perubahan yang dilakukan lebih awal

Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan perlunya percepatan kinerja untuk mencapai target hingga akhir tahun.

“Target harus tercapai, bahkan kalau bisa 100 persen di akhir tahun. Masih ada waktu empat bulan untuk memaksimalkan serapan anggaran,” tegasnya.

Maigus juga menyoroti lemahnya koordinasi dan sosialisasi antarperangkat daerah yang kerap menghambat pelaksanaan program.

Ia meminta seluruh OPD menyamakan persepsi, memperbaiki perencanaan, dan memaksimalkan sumber daya.

“Bagi OPD yang sudah mencapai target, kita apresiasi. Yang belum, mari kita benahi bersama. Jangan sampai gagal mencapai target serapan, baik fisik maupun keuangan,” pungkasnya. (*/red)