Jakarta, Javanusa—Banyak anak dari keluarga prasejahtera kesulitan keluar dari lingkaran kemiskinan. Kondisi lingkungan belajar yang tidak kondusif memperkuat masalah itu. Karena itu, pemerintah menyiapkan Sekolah Rakyat berbasis asrama sebagai solusi pendidikan unggulan.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan Sekolah Rakyat hadir untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Ia menyampaikan hal itu saat menerima audiensi Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota, Banyuasin, Lampung Tengah, dan DPRD Aceh Singkil di Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).
“Tujuan Sekolah Rakyat cuma satu, untuk memutus transmisi kemiskinan. Presiden Prabowo Subianto tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” kata Agus Jabo.
Konsep Boarding School Jadi Solusi Lingkungan Belajar
Pemerintah merancang Sekolah Rakyat sebagai sekolah berasrama atau boarding school. Konsep ini menjawab kebutuhan anak miskin yang tidak hanya membutuhkan akses sekolah, tetapi juga lingkungan hidup yang layak.
Agus Jabo menjelaskan banyak anak pulang ke rumah dengan kondisi yang tidak mendukung proses belajar.
“Kalau mereka sekolah reguler dari pukul 7 sampai pukul 1 lalu pulang ke rumah. Rumahnya itu tidak layak. Makan satu kali sehari, mau belajar lampunya tidak ada, pergaulannya juga tidak jelas. Bagaimana mereka mau berkembang? Itu jelinya Pak Presiden, ini ditangani dan negara yang mengurus,” ujarnya.
Data Risiko Kemiskinan Antargenerasi
Kemensos mencatat lebih dari 64 persen anak dari keluarga miskin berisiko mengalami kemiskinan yang berulang antar generasi. Kondisi ini muncul tanpa intervensi negara yang kuat dan berkelanjutan.
Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan. Intervensi juga menyasar ekonomi keluarga dan kondisi rumah.
“Perintah Pak Presiden itu (ekonominya) diurus juga. Ekonomi ibu bapaknya diurus, rumahnya yang rusak diperbaiki,” kata Agus Jabo.
Intervensi Terpadu Pemerintah
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Kerja sama ini menargetkan perbaikan sekitar 10 ribu rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian penting strategi pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah mengintegrasikan pendidikan, ekonomi, dan hunian dalam satu kebijakan.
Skala Program dan Target Nasional
Program Sekolah Rakyat telah berjalan di 166 titik di Indonesia. Sebanyak 15.954 siswa sudah mengikuti program ini.
Tahun ini, pemerintah menargetkan 104 sekolah permanen siap beroperasi pada Juli 2026. Penambahan ini memperluas kapasitas pendidikan bagi keluarga miskin.
“Presiden maunya cepat, banyak dan (kualitasnya) terbaik,” ujar Agus Jabo.
Fasilitas Sekolah dan Dukungan Siswa
Sekolah Rakyat menyasar masyarakat miskin pada desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Meski demikian, fasilitasnya setara sekolah unggulan.
Setiap sekolah dilengkapi asrama, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, dan aula. Pemerintah juga menanggung kebutuhan siswa secara penuh.
Agus Jabo menegaskan Presiden menginginkan setiap daerah memiliki akses program ini.
“Presiden memerintahkan tiap kabupaten/ kota minimal punya satu (Sekolah Rakyat),” katanya.
Siswa mendapatkan makan tiga kali sehari, snack dua kali sehari, delapan seragam, dan empat pasang sepatu.
Lulusan Sekolah Rakyat akan diarahkan sesuai minat. Mereka bisa melanjutkan pendidikan atau masuk dunia kerja sebagai tenaga terampil.
Dukungan Daerah Lima Puluh Kota
Bupati Lima Puluh Kota Safni Sikumbang menyatakan dukungan penuh terhadap program ini. Ia menegaskan kesiapan daerah menyediakan lahan.
“Tentang lahan (Sekolah Rakyat) Pak Mensos minta 8 hektare, kami kasih 10 hektare. Persiapan yang lain juga tengah kami siapkan,” kata Safni.
Usulan Lahan di Banyuasin
Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin juga menyiapkan lokasi baru untuk pembangunan sekolah. Lahan sebelumnya tidak memenuhi kriteria Kementerian PUPR.
Kepala Dinas Sosial Banyuasin Salni Fajar menjelaskan perkembangan terbaru.
“Perintah Pak Bupati menyiapkan lahan lain, alhamdulilah dapat di dekat kompleks perkantoran Pemkab seluas 6,5 hektare,” kata Salni.
Turut hadir Tenaga Ahli Menteri Budi Prasetyo, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Joko Widiarto, serta sejumlah pejabat Kemensos lainnya. Hadir pula Sekber Sekolah Rakyat Jauhari.
Dari daerah, hadir jajaran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Banyuasin, Aceh Singkil, dan Lampung Tengah. DPRD Aceh Singkil juga ikut dalam audiensi tersebut. (*/red)
