Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran memaparkan sejumlah rencana pembangunan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) saat bersilaturahmi dengan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Bungus Teluk Kabung, Kamis (4/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor KAN Bungus Teluk Kabung itu dihadiri Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Asisten II Didi Aryadi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Yopi Krislova, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, Staf Ahli Raf Indra, Ketua KAN Bungus Reizul Mailis Dt Rajo Nando, Ketua LKAAM Bungus Teluk Kabung Erman B Dt Rajo Ibrahim, serta pengurus KAN Arpendi Dt Tan Bagindo.
Bungus Disiapkan Jadi Home Base Akademi Sepak Bola
Dalam kesempatan tersebut, Fadly Amran menyampaikan rencana Pemerintah Kota Padang menjadikan Bungus Teluk Kabung sebagai home base akademi sepak bola.
Selain itu, pemerintah juga merencanakan pembangunan stadion sepak bola yang nantinya menjadi markas Persatuan Sepakbola Padang (PSP). Saat ini, PSP tengah berjuang untuk meraih tiket promosi ke Liga 3.
Menurut Fadly, terdapat dua lokasi yang dinilai cocok untuk pembangunan stadion. Kedua lahan tersebut merupakan aset Pemerintah Kota Padang.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat Bungus Teluk Kabung dapat mendukung rencana pembangunan tersebut agar stadion sekaligus pusat pembinaan sepak bola dapat terwujud.
“Kita punya konsep, saat ini Persatuan Sepakbola Padang (PSP) sedang berjuang. Usianya akan menginjak 100 tahun pada 2028 nanti. Tentunya Bungus yang merupakan nagari indah, elok, dan bersahabat ini cocok menjadi daerah wisata olahraga serta home base PSP,” ujar Fadly Amran.
Pemko Siapkan Solusi Parkir Truk
Fadly Amran juga menyoroti banyaknya truk yang masih berhenti di bahu jalan di kawasan Bungus Teluk Kabung.
Menurutnya, Pemerintah Kota Padang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Ia menjelaskan, Pelindo memiliki lahan sekitar 1,5 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai area parkir truk sehingga kendaraan tidak lagi menggunakan badan jalan untuk berhenti.
“Insyaallah kita sudah dapatkan solusinya. Pelindo punya lahan sekitar 1,5 hektare yang dijadikan tempat parkir truk. Nanti tidak ada lagi truk yang parkir di badan jalan,” katanya.
Perda Nagari Perkuat Peran Adat
Pada pertemuan itu, Wali Kota Padang juga mendengarkan berbagai aspirasi dan keluhan ninik mamak terkait kondisi sosial masyarakat.
Beberapa persoalan yang mengemuka antara lain penyalahgunaan narkoba, tindak kriminalitas, serta perilaku menyimpang yang dinilai meresahkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) Nagari yang saat ini menunggu proses pengesahan di DPRD Kota Padang.
Ia menilai regulasi tersebut dapat memperkuat peran adat dalam mengawal berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
“Setelah Perda Nagari disahkan nanti, ada hukum adat yang dijalankan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Pengurus KAN Sambut Positif Rencana Pembangunan
Rencana pembangunan yang dipaparkan Wali Kota Padang mendapat respons positif dari para pengurus KAN Bungus Teluk Kabung.
Pengurus KAN menilai pembangunan stadion sepak bola berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat karena akan menarik lebih banyak pengunjung ke kawasan tersebut.
Arpendi Dt Tan Bagindo mengatakan pembangunan stadion dapat membuka peluang ekonomi baru bagi warga sekitar.
“Ini tentunya rencana luar biasa. Jika stadion dibangun, ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat karena akan banyak yang datang,” katanya.
Sementara itu, Ketua KAN Bungus Teluk Kabung Reizul Mailis Dt Rajo Nando menyambut baik kunjungan Wali Kota Padang.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya bersilaturahmi, tetapi juga memperoleh informasi langsung mengenai rencana pembangunan daerah.
Ketua LKAAM Bungus Teluk Kabung Erman B Dt Rajo Ibrahim menambahkan, kehadiran wali kota menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan sekaligus memperoleh solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi.
Silaturahmi tersebut berlangsung hangat dan menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dengan pemangku adat dalam membahas pembangunan serta persoalan sosial di Bungtekab. (*/red)
