Bukittinggi, Javanusa—Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar), Arry Yuswandi, menegaskan pentingnya sinkronisasi lintas pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan infrastruktur tahun 2027.
Ia menyampaikan penegasan tersebut saat memberi arahan pada Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar di Bukittinggi, Selasa (21/4/2026).
Sebagai pengarah kebijakan pembangunan daerah, ia menilai forum perangkat daerah harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis. Forum itu berperan memastikan keterpaduan perencanaan antar level pemerintahan berjalan optimal.
“Forum ini harus menjadi ajang untuk menyamakan persepsi dan arah kebijakan, agar pembangunan bidang ke-PU-an tahun 2027 di Sumatera Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Kolaborasi Antardaerah Perkuat Pembangunan
Arry Yuswandi menjelaskan luasnya kewenangan Pemprov Sumbar, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer ruas jalan provinsi. Karena itu, pemerintah provinsi perlu memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Tidak ada pekerjaan yang bisa kita selesaikan sendiri. Sinergi provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar pembangunan dapat berjalan maksimal,” ungkapnya.
Selain itu, ia mendorong seluruh perangkat daerah menyusun perencanaan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Setiap usulan program juga harus memiliki arah yang jelas dan berdampak langsung.
“Silakan sampaikan usulan yang bisa kita koordinasikan bersama untuk pelaksanaan tahun 2027, karena kehadiran pemerintah adalah untuk menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Respons Kebutuhan dan Tantangan Bencana
Sekda mengingatkan tingginya ekspektasi publik terhadap sektor ke-PU-an. Oleh sebab itu, setiap program harus berjalan sesuai ketentuan serta dikawal dengan komunikasi yang baik.
Di sisi lain, pengalaman bencana hidrometeorologi menjadi pelajaran penting. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi yang solid dan terintegrasi dalam setiap tahapan pembangunan.
Fokus Program Infrastruktur 2027
Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Provinsi Sumbar, Armizoprades, menyampaikan fokus pembangunan infrastruktur tahun 2027.
Pemerintah mengarahkan program pada penguatan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program prioritas meliputi rehabilitasi sekolah keagamaan, penyediaan sanitasi dan sekolah rakyat, swasembada air dan pangan, rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana, penguatan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, serta penyediaan pasokan air berkelanjutan.
Forum Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Melalui forum ini, pemerintah berharap sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat.
Dengan demikian, perencanaan pembangunan infrastruktur mampu menjawab tantangan sekaligus mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan.
“Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan program antar perangkat daerah sekaligus menjaring masukan dari para pemangku kepentingan, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah,” jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri para Kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Sumbar. Selain itu, hadir perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan, Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Wilayah Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, serta Balai Pengelola Transportasi Darat. (*/adpsb)
