Jakarta, Javanusa—Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan ketersediaan beras nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga sekitar 11 bulan ke depan.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per Maret 2026, total stok beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 324 hari atau sekitar 10,8 bulan.
“Ketersediaan pangan kita sangat aman. Total stok beras nasional cukup untuk 324 hari ke depan atau sekitar 10,8 bulan,” kata Amran di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Stok tersebut terdiri dari cadangan Perum BULOG sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton.
Selain ketersediaan stok, produksi beras nasional juga tercatat meningkat pada awal tahun ini. Pada periode Januari–Mei 2026, produksi beras diperkirakan mencapai 16,92 juta ton.
Rata-rata produksi bulanan berada pada kisaran 2,6 juta hingga 5,7 juta ton, lebih tinggi dibandingkan kebutuhan konsumsi nasional yang sekitar 2,59 juta ton per bulan.
Peningkatan produksi juga berdampak pada bertambahnya cadangan beras pemerintah yang dikelola BULOG. Saat ini stok BULOG tercatat sekitar 3,7 juta ton dan diperkirakan meningkat hingga 5 juta ton dalam dua bulan ke depan seiring masuknya hasil panen raya di sejumlah daerah.
Antisipasi Potensi Kekeringan
Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena iklim.
Salah satunya melalui program pompanisasi yang telah diterapkan pada 1,2 juta hektare lahan pada tahun sebelumnya. Program tersebut direncanakan diperluas hingga 1 juta hektare tambahan pada tahun ini.
Menurut Amran, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air irigasi dan mempertahankan produksi pertanian saat musim kering.
Selain itu, pemerintah juga menyatakan ketersediaan pupuk dalam kondisi mencukupi. Harga pupuk disebut mengalami penurunan sekitar 20 persen dibandingkan sebelumnya.
Optimalisasi lahan rawa yang telah direhabilitasi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga produksi padi, terutama saat pasokan air di daerah lain berkurang. (*/red)
