Padang, Javanusa—Bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Padang dalam beberapa pekan terakhir mulai menunjukkan dampak serius terhadap stabilitas harga pangan.
Lonjakan permintaan beras, gangguan distribusi komoditas, serta kerusakan irigasi pertanian membuat inflasi daerah kembali menjadi perhatian utama pemerintah kota menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Kondisi ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Marketing (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (11/12/2025).
Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir memaparkan bahwa inflasi Kota Padang pada November 2025 tercatat sebesar 3,65 persen, dipicu oleh keterbatasan pasokan pangan akibat bencana hidrometeorologi.
“Permintaan beras di pasaran meningkat sehingga terjadi kekurangan stok. Selain itu harga cabai dan telur ayam juga mengalami kenaikan akibat kendala transportasi dari luar daerah karena banjir dan longsor. Inilah yang memicu inflasi,” ujar Maigus.
Ia menjelaskan, meski harga sejumlah komoditas kini mulai stabil, namun ketersediaan pangan masih berada pada kondisi rentan.
Menjelang Nataru, konsumsi masyarakat diprediksi meningkat, sementara kerusakan infrastruktur pertanian memperburuk situasi di lapangan.
Di Kota Padang ada empat kecamatan yang terdampak, yaitu Koto Tangah, Nanggalo, Kuranji, dan Pauh, dengan total 176,25 hektare lahan pertanian tertimbun dan tidak dapat ditanami.
Selain itu terdapat 206 kelompok tani terdampak. Sementara total lahan yang bermasalah karena irigasi rusak mencapai 3.146 hektare.
Maigus menegaskan perlunya dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mempercepat perbaikan irigasi yang rusak. Putusnya suplai air berpotensi menekan produksi pangan secara berkepanjangan.
“Dengan kondisi ini, tentu inflasi 3,65 persen yang kita alami akan sulit dikendalikan apabila aspek irigasi tidak segera diatasi. Selain itu, akibat lahan yang tidak bisa ditanami, kemungkinan besar akan terjadi penambahan jumlah warga yang membutuhkan suplai beras dan dukungan pangan,” tutupnya. (*/red)
