Targetkan Iklan Rokok di Ruang Terbuka Zero, Pemko Padang Matangkan Ranperda KTR

Penulis -

Selasa, 8 September 2026 - 06:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FGD Pembahasan dan Penyempurnaan Ranperda tentang KTR di Aula Dinkes Padang, Senin (7/9/2026). (Foto: Pemko Padang)

FGD Pembahasan dan Penyempurnaan Ranperda tentang KTR di Aula Dinkes Padang, Senin (7/9/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus menyempurnakan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebelum masuk tahap harmonisasi dan pembahasan bersama DPRD Kota Padang.

Pembahasan berlangsung melalui Focus Group Discussion (FGD) di Aula Dinas Kesehatan Kota Padang, Senin (7/9/2026). Forum tersebut membahas substansi regulasi sekaligus penyempurnaan Naskah Akademik.

Salah satu agenda penting dalam penyusunan Ranperda KTR Padang yakni penataan iklan rokok. Pemko menargetkan iklan rokok di area luar ruang dapat ditiadakan atau mencapai kondisi zero.

Ranperda KTR Perkuat Perlindungan Warga

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurnia Yati mengatakan penyusunan regulasi tersebut melibatkan berbagai sektor.

Tim penyusun juga menggunakan hasil survei lapangan dan masukan teknis dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang.

Sementara itu, Staf Ahli Wali Kota Padang Bidang Kemasyarakatan dan SDM Feri Mulyani Hamid menilai pembaruan aturan KTR menjadi kebutuhan penting.

Perda KTR sebelumnya tertuang dalam Perda Nomor 24 Tahun 2012. Regulasi baru diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat yang tidak merokok dari paparan asap rokok.

Menurut Feri, kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Kota Padang Pintar dan Kota Padang Sehat.

Ruang Partisipasi Publik Jadi Perhatian

Pakar politik dan kebijakan publik Asrinaldi menyoroti sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian dalam Ranperda tersebut.

Ia menilai aturan perlu memberikan ruang partisipasi publik yang jelas. Perlindungan hukum bagi warga yang menyampaikan laporan juga harus masuk dalam formulasi regulasi.

Selain itu, substansi Ranperda perlu mencakup rokok konvensional dan rokok elektronik atau vape. Dengan begitu, aturan tidak meninggalkan perkembangan pola konsumsi produk tembakau dan turunannya.

Tim Ahli Marta Suhendra turut menekankan aspek sanksi. Menurutnya, sanksi administratif harus memiliki formulasi yang proporsional dan rasional.

Baca Juga :  629 Warga Koto Baru Nan XX Terima Bantuan Beras, Maigus Nasir Dorong Ketahanan Pangan Keluarga

Ketentuan tersebut penting agar aturan KTR tidak berhenti sebagai dokumen hukum. Regulasi juga harus dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Sumbar Masih Hadapi Tantangan Perokok Pemula

Akademisi Andalas Tobacco Control FKM Unand Kamal Kasra memaparkan kondisi konsumsi rokok di Sumatera Barat.

Ia menyebut Sumatera Barat berada di peringkat keenam nasional dalam kontribusi perokok pemula. Sementara itu, paparan asap rokok di fasilitas umum mencapai 66 persen.

Kamal juga menanggapi kekhawatiran mengenai potensi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat penataan iklan rokok.

Menurutnya, pengalaman sejumlah daerah menunjukkan penataan iklan rokok tidak memberikan dampak signifikan terhadap PAD.

Penyusunan Harus Sesuai Ketentuan Hukum

Dari aspek regulasi, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sumbar Sherly Kurnia Fitri memastikan penyusunan Naskah Akademik dan Raperda mengikuti teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Proses tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Keselarasan substansi dan teknik hukum menjadi bagian penting agar aturan dapat diterapkan secara efektif.

Di sisi lain, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang menyatakan dukungan terhadap rencana regulasi tersebut.

Kepala Bidang IKP Diskominfo Kota Padang Suryani menegaskan pihaknya siap membantu menyebarluaskan informasi mengenai regulasi KTR kepada masyarakat.

Setelah melalui penyempurnaan, Pemko Padang akan membawa Ranperda KTR menuju tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Selanjutnya, rancangan tersebut masuk dalam proses pembahasan di DPRD Kota Padang.

Pemko berharap regulasi baru itu dapat memperkuat upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih sehat sekaligus mengurangi paparan asap rokok di ruang publik. (*)

Berita Terkait

Manfaat Jus Tomat untuk Wajah: Bantu Jaga Kesehatan Kulit dan Tangkal Radikal Bebas
Cara Memilih Push-Up Bra Sesuai Bentuk Payudara agar Nyaman dan Tampak Lebih Berisi
Manfaat Daun Ekor Naga untuk Kesehatan, Kenali Kandungan dan Risikonya
Jam Berapa Batas Maksimal Makan Malam? Ini Waktu yang Dianjurkan Pakar Kesehatan
Bau Badan Tak Hilang Meski Sudah Mandi? Kenali Gejala Trimethylaminuria
9 Cara Mengencangkan Kulit Wajah Secara Alami Tanpa Obat, Ini Tips Perawatannya
Jogging 30 Menit Bisa Bakar 200–400 Kalori, Ini Waktu Terbaik dan Tipsnya
Cara Memutihkan Leher Belakang dengan Aman, Ini Tips agar Kulit Tampak Lebih Cerah

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Kamis, 19 November 2026 - 14:38 WIB

Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 14:28 WIB

Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama

Kamis, 19 November 2026 - 14:20 WIB

Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Kamis, 19 November 2026 - 12:17 WIB

Jelang MTQ Sumbar 2027, PWI Pessel Ingatkan Pentingnya Evaluasi Pelaksanaan MTQ Kabupaten

Kamis, 19 November 2026 - 08:25 WIB

Operasi Zebra Singgalang 2026, Ditlantas Polda Sumbar Bagikan Helm Gratis di Padang

Rabu, 18 November 2026 - 20:37 WIB

Fadly Amran Usulkan Pengembangan Muaro Padang hingga Optimalisasi Kampung Nelayan ke Wamen KKP

Rabu, 18 November 2026 - 19:23 WIB

Perkuat Daya Tarik Wisata, Fadly Amran dan Wadan Kodaeral II Padang Bahas Penataan Tugu Merpati

Berita Terbaru