Jakarta, Javanusa—Pemerintah Kota Padang Panjang terus mematangkan persiapan pembangunan Sekolah Rakyat melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
Fokus utama terletak pada kesiapan lahan serta legalitas pertanahan untuk mendukung program tersebut.
Langkah itu dibahas langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis saat bertemu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas dukungan Pemerintah Pusat terhadap percepatan administrasi pertanahan.
Selain itu, pembahasan juga menyoroti kesiapan lahan sebagai bagian penting dalam mendukung program prioritas nasional di sektor pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia.
Komitmen Pemko Padang Panjang
Wako Hendri Arnis menegaskan Pemerintah Kota Padang Panjang terus melakukan koordinasi agar seluruh tahapan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan optimal.
“Kami berharap dukungan dan sinergi dari Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ATR/BPN, sehingga proses penyediaan lahan dan pembangunan Sekolah Rakyat di Padang Panjang dapat berjalan lebih cepat,” ujarnya.
Harapan Peningkatan Akses Pendidikan
Ia menambahkan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas generasi muda. Selain itu, fasilitas tersebut juga akan memperluas akses pendidikan di daerah.
“Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung program ini agar proses persiapan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi Kota Padang Panjang,” tambahnya.
Dukungan Kementerian ATR/BPN
Sementara itu, Wamen Ossy Dermawan menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mendukung percepatan proses pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program strategis nasional ini agar dapat berjalan dengan baik di daerah,” katanya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi. Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan administrasi dan legalitas lahan agar pembangunan Sekolah Rakyat tepat waktu. (*/red)
