Padang, Javanusa—Pemerintah Kota Padang mulai mengalihkan operasional bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) arah utara ke Terminal Tipe A Anak Air, Senin (2/11/2026).
Kebijakan ini menjadi langkah penertiban angkutan umum sekaligus mengoptimalkan fungsi terminal resmi.
Pemindahan tersebut melibatkan Pemko Padang, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumbar.
Kepala Dishub Kota Padang, Yudi Indra Sani, menyebut seluruh pengusaha bus AKDP telah memindahkan loket operasional mereka ke dalam terminal. Dengan demikian, bus AKDP tidak lagi melayani penumpang dari luar kawasan terminal.
Terminal Bayangan di Simpang DPRD hingga Tabing Ditertibkan
Pemerintah menerapkan kebijakan ini untuk mengoptimalkan pelayanan Terminal Anak Air sekaligus menghapus keberadaan terminal bayangan.
Sebelumnya, sejumlah titik kerap menjadi lokasi naik dan turun penumpang bus AKDP. Lokasi tersebut meliputi Simpang Tugu DPRD, kawasan Simpang Universitas Negeri Padang (UNP), dan Simpang Tabing.
Yudi berharap komitmen para pengusaha bus dapat mengakhiri praktik operasional di luar terminal resmi.
“Dengan adanya komitmen dari pengusaha bus AKDP ini, diharapkan terminal dapat berfungsi secara optimal. Tidak ada lagi terminal bayangan yang selama ini terjadi di Simpang DPR. Kemudian di sepanjang UNP, dan juga Simpang Tabing,” kata Yudi.
Posko Terpadu Awasi Angkutan Liar
Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, petugas gabungan menyiapkan posko terpadu di sejumlah titik rawan.
Dishub Kota Padang, Dishub Provinsi Sumbar, dan BPTD Kelas II Sumbar berkolaborasi mengawasi pergerakan bus AKDP melalui patroli mobile secara berkala.
Pengawasan ini juga bertujuan mencegah angkutan sewa liar memanfaatkan jalur yang sebelumnya menjadi lokasi terminal bayangan.
“Untuk memastikan kondisi ini tidak dimanfaatkan oleh angkutan sewa liar, maka kita akan melakukan patroli di sepanjang jalur ini,” ujar Yudi.
Sementara itu, Kepala BPTD Kelas II Sumbar, Deddy Gusman, menegaskan pengawasan melibatkan berbagai instansi untuk memastikan seluruh bus AKDP masuk ke terminal resmi.
“Dalam melakukan patroli pengawasan di sejumlah titik rawan, kita memang saling berkolaborasi antara BPTD, Dishub Kota Padang dan Provinsi untuk memastikan bahwa kendaraan-kendaraan AKDP itu masuk ke dalam terminal,” kata Deddy.
Ia menambahkan, kepolisian dari Polda Sumbar dan Satpol PP Kota Padang akan menindak operator bus yang masih beroperasi di luar terminal.
“Apabila ada yang melanggar, nanti dari pihak kepolisian, dari Polda, maupun juga dari Satpol PP Kota Padang akan menindak yang masih bandel tersebut,” ujarnya.
Pemko Padang Perluas Sosialisasi ke Mahasiswa
Selain pengawasan, pemerintah juga memperluas sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan Terminal Anak Air oleh masyarakat.
Sosialisasi kebijakan pemindahan bus AKDP sejauh ini berjalan dengan baik. Ke depan, Pemko Padang akan menggandeng Universitas Negeri Padang untuk mendorong mahasiswa menggunakan layanan terminal tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah penumpang yang memanfaatkan Terminal Anak Air sekaligus mendukung penataan transportasi umum di Kota Padang.
Melalui pemindahan operasional dan pengawasan terpadu, pemerintah menargetkan pelayanan bus AKDP menjadi lebih tertib, terpusat, dan mudah diakses masyarakat. (*)






