Padang, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) siap mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera ruas Bukittinggi–Sicincin. Pemprov juga memastikan kepentingan masyarakat terdampak tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan pembangunan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Arry Yuswandi menyampaikan komitmen tersebut saat Rapat Pembahasan Persiapan dan Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru–Padang ruas Bukittinggi–Sicincin.
Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, Jati, Kota Padang, Kamis (10/9/2026).
Pemprov Sumbar Siap Turun ke Lapangan
Arry mengatakan pemerintah daerah akan terlibat langsung dalam pendekatan kepada warga yang terdampak pembangunan. Pemprov Sumbar juga akan berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan ninik mamak di wilayah terkait.
Menurut Arry, dialog langsung menjadi langkah penting untuk membangun pemahaman bersama. Cara tersebut juga diharapkan mampu mengurangi potensi persoalan sosial selama proses pembangunan berlangsung.
“Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap turun langsung ke lapangan, melakukan pendekatan secara persuasif dan berdialog dengan masyarakat serta ninik mamak yang terdampak,” ujar Arry.
Pemprov Sumbar, lanjutnya, mendukung percepatan seluruh proses pembangunan. Dukungan itu mencakup sosialisasi, pembebasan lahan hingga penetapan lokasi atau penlok.
Namun, Arry menekankan bahwa percepatan harus berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat. Pemerintah ingin seluruh tahapan berlangsung secara baik tanpa memicu dinamika sosial yang merugikan warga.
“Prinsipnya kita mendukung percepatan. Namun, prosesnya harus kita kawal bersama agar berjalan baik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi perhatiani,” katanya.
Trase Tol dan Lokasi Exit Sudah Disepakati
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan pemerintah telah menyepakati perencanaan trase dan exit Tol Pekanbaru–Padang untuk ruas Bukittinggi–Sicincin.
Menurut Andre, exit tol nantinya berada di kawasan Pasar Amor, Kabupaten Agam. Sementara itu, trase terbaru tidak lagi melintasi kawasan Kubang Putih.
Ia juga memastikan desain pembangunan mempertimbangkan keberadaan permukiman warga. Pemerintah, kata Andre, tidak ingin pembangunan jalan tol memutus kawasan permukiman masyarakat.
“Ndak ado kampung dibelah (tidak ada kampung yang akan dibelah),” tegas Andre.
Untuk wilayah tertentu seperti Banuhampu, pemerintah menyiapkan akses melalui jaringan bypass. Jalur tersebut berbeda dari jalur utama jalan tol.
Pembebasan Lahan Didorong Selesai dalam Hitungan Bulan
Andre mengatakan dirinya bersama Pemprov Sumbar akan terus mendatangi jorong-jorong yang terdampak. Mereka akan membuka ruang dialog dengan warga dan ninik mamak sebelum proses pembebasan lahan berjalan lebih jauh.
Pendekatan langsung tersebut diharapkan mempercepat pembebasan lahan. Pemerintah tetap mengedepankan prinsip ganti untung bagi masyarakat yang terdampak.
Andre ingin proses pada ruas Sicincin–Bukittinggi berjalan lebih cepat dibandingkan pengalaman pembangunan ruas Padang–Sicincin.
“Kalau yang Padang–Sicincin prosesnya bertahun-tahun, kita berharap yang ini bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Tentu dengan dukungan semua pihak dan komunikasi yang baik dengan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Pusat dan Daerah Perkuat Sinergi
Rapat percepatan tersebut turut melibatkan Pemerintah Kabupaten Agam, Kementerian Pekerjaan Umum melalui BPJN Sumbar, serta PT Hutama Karya (Persero).
Pertemuan itu menjadi forum untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana pembangunan.
Sinergi tersebut diarahkan untuk mempercepat realisasi Tol Bukittinggi–Sicincin sekaligus menjaga prosesnya tetap kondusif bagi masyarakat terdampak. (*)
