Jakarta, Javanusa—Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$453,4 miliar pada triwulan II 2026. Bank Indonesia mencatat posisi tersebut tumbuh 4,4 persen secara tahunan (yoy), terutama karena peningkatan ULN publik.
Pertumbuhan ULN publik berasal dari pemerintah dan bank sentral. Di sisi lain, ULN swasta masih mengalami kontraksi, meski tekanannya mulai berkurang dibandingkan triwulan sebelumnya.
ULN pemerintah tercatat US$216,3 miliar pada triwulan II 2026. Angka tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), melambat dari 3,8 persen pada triwulan I 2026.
Peningkatan tersebut terutama berasal dari arus masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga.
Pemerintah juga terus menjaga kredibilitas pengelolaan utang. Komitmen itu mencakup pembayaran pokok dan bunga utang tepat waktu serta pengelolaan ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel.
Sebagai bagian dari pembiayaan APBN, pemerintah mengarahkan ULN untuk mendukung sektor-sektor produktif. Kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah antara lain mendukung Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 22,0 persen. Berikutnya, Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 20,6 persen.
Sementara itu, sektor Jasa Pendidikan menyumbang 16,2 persen. Konstruksi mencapai 11,5 persen, sedangkan Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,5 persen dari total ULN pemerintah.
Struktur ULN pemerintah juga relatif aman karena hampir seluruh utangnya memiliki tenor jangka panjang.
Kepemilikan SRBI Dorong ULN Bank Sentral
Pada periode yang sama, ULN bank sentral turut meningkat. Kenaikan tersebut terutama berasal dari bertambahnya kepemilikan non-residen atas instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Bank Indonesia menggunakan operasi moneter pro-market untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan tersebut menjadi semakin penting ketika ketidakpastian global kembali meningkat.
ULN Swasta Masih Mengalami Kontraksi
Berbeda dengan sektor publik, ULN swasta masih mencatat pertumbuhan negatif. Posisi ULN swasta mencapai US$194,6 miliar pada triwulan II 2026.
Angka tersebut menunjukkan kontraksi 0,6 persen (yoy). Namun, tekanan itu lebih ringan dibandingkan kontraksi 1,3 persen pada triwulan sebelumnya.
Lembaga keuangan menjadi salah satu faktor utama dalam perkembangan tersebut. ULN sektor financial corporations terkontraksi 3,4 persen (yoy), membaik dari kontraksi 6,3 persen pada triwulan I 2026.
Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari Industri Pengolahan. Kontribusi besar lainnya datang dari Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian.
Keempat sektor tersebut menyumbang 79,4 persen dari total ULN swasta. Struktur ULN swasta juga masih didominasi utang jangka panjang dengan porsi 75,7 persen.
Rasio ULN terhadap PDB 30,6 Persen
Bank Indonesia menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat. Salah satu indikatornya terlihat dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada pada level 30,6 persen.
Selain itu, ULN jangka panjang mendominasi struktur utang nasional. Porsinya mencapai 82,1 persen dari total ULN Indonesia pada triwulan II 2026.
Bank Indonesia bersama pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan ULN. Langkah tersebut bertujuan menjaga struktur utang tetap sehat sekaligus mengendalikan risiko terhadap stabilitas ekonomi.
Pemerintah dan Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan peran ULN untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Pengelolaan yang hati-hati diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Data terbaru mengenai ULN Indonesia tersedia dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Agustus 2026. Publikasi tersebut menggunakan periode data Juni 2026.
Informasi lengkap dan metadata dapat diakses melalui situs Bank Indonesia. Publikasi SULNI juga tersedia melalui situs Kementerian Keuangan. (*)
