Pessel, Javanusa—Wakil Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Risnaldi Ibrahim menekankan pentingnya langkah konkret dalam penguatan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat.
Ketegasan itu disampaikannya saat membuka kegiatan Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kabupaten Pesisir Selatan yang berlangsung di Painan, Kamis (28/8).
Kegiatan koordinasi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Tim Pembina Posyandu, Bappeda Litbang, DPMDPPKB, serta Dinas Kesehatan Pessel guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam peningkatan kualitas pelayanan Posyandu.
Dalam sambutannya, Wabup Pessel, Risnaldi menegaskan koordinasi seperti ini tidak boleh berhenti pada rutinitas formalitas semata.
Ia mendorong agar setiap forum diskusi melahirkan rumusan kebijakan yang dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini harus ada keluaran yang bermanfaat. Jangan hanya seremonial. Harus ada formulasi yang jelas dan diikuti aksi nyata,” tegas Risnaldi.
Menurutnya, penguatan Posyandu tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya membangun partisipasi aktif dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk bundo kandung.
Namun, Risnaldi mengingatkan keterlibatan tokoh masyarakat harus diarahkan pada fungsi pemberian masukan dan nasihat, bukan campur tangan dalam ranah teknis.
Dia mencontohkan kasus dewan pendidikan yang menurutnya harus tetap berada dalam fungsi kebijakan, bukan operasional.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pessel, Agustina Rahmadani menjelaskan kegiatan koordinasi ini bertujuan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan para stakeholder dalam pengelolaan Posyandu.
Agustina mengharapkan, penguatan Posyandu tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga memberdayakan masyarakat serta mengoptimalkan fungsi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa.
“Posyandu merupakan simpul penting dalam pelayanan kesehatan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, peran lintas sektor sangat diperlukan agar keberadaannya lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Agustina.
Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bappeda Litbang Pesisir Selatan, Adi Susilo, mempresentasikan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pesisir Selatan.
Dia mengungkapkan saat ini Pesisir Selatan berada di posisi ke-17 dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Adi menjelaskan SPM adalah indikator utama dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Indikator ini mencakup sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya.
“Khusus di sektor kesehatan, Posyandu kini bukan sekadar pos pelayanan, tetapi telah menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang berperan penting dalam peningkatan derajat kesehatan,” tegas Adi.
Dia juga menambahkan keberhasilan pencapaian SPM tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk keberadaan Posyandu yang dikelola secara berkelanjutan dan profesional.
Kegiatan koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam penguatan kebijakan yang terintegrasi untuk pengembangan Posyandu. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan capaian SPM melalui pembenahan sistem pelayanan di tingkat desa.
Dengan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, perangkat desa, serta masyarakat, Posyandu diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pelayanan terpadu yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemkab Pesisir Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transformasi layanan dasar melalui revitalisasi Posyandu, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah kabupaten. (sus)
