Padang, Javanusa—Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih proaktif.
Ia menegaskan langkah itu untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) dan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Upaya ini penting untuk mempercepat pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Vasko menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya menunggu program dari pusat. OPD harus bergerak cepat menyiapkan dukungan dan proposal usulan yang matang.
Tujuannya agar Sumbar mendapat prioritas dalam pelaksanaan program nasional.
“Pembangunan daerah tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Dibutuhkan sinergi yang erat, kolaborasi multipihak, serta gerak bersama antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Karena itu, kita harus lebih proaktif,” tegas Vasko saat rapat di Kantor Bappeda Sumbar, Rabu (13/5/2026).
PSN dan PKPN Jadi Akselerasi Pembangunan Daerah
Wagub menilai keterlibatan daerah dalam PSN dan PKPN menjadi solusi strategis. Langkah ini dapat mengakselerasi pembangunan di tengah keterbatasan APBD.
Ia menyebut kebutuhan pembangunan di berbagai sektor masih sangat tinggi. Vasko juga menekankan perubahan paradigma pembangunan saat ini.
Daerah yang siap akan lebih diprioritaskan dibanding daerah yang belum siap. Kesiapan tersebut harus ditunjukkan sejak tahap perencanaan.
“Kalau kita ingin lebih banyak program pusat masuk ke Sumbar, maka kesiapan daerah harus ditunjukkan sejak awal. Mulai dari konsep, skema dukungan lintas sektor, hingga proposal yang terukur,” ujarnya.
Bappeda Sumbar Bentuk Kelompok Kerja Khusus
Kepala Bappeda Sumbar, Zefnihan, menyampaikan Pemprov Sumbar akan membentuk kelompok kerja khusus. Kelompok ini dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan program strategis nasional di daerah.
Setiap program akan memiliki OPD pengampu utama. OPD tersebut akan didukung oleh OPD lintas sektor. Pelaksanaan juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota.
“Ini bukan gerakan parsial, tetapi gerakan kolektif dan kolaboratif antara provinsi dan kabupaten/kota,” kata Zefnihan.
Target Penyusunan Proposal hingga 2027
Sesuai arahan Wagub, penyusunan skema kerja ditargetkan selesai akhir Mei 2026. Dokumen tersebut akan dikemas menjadi proposal usulan ke pemerintah pusat. Pengajuan dilakukan melalui Kemendagri dan Bappenas.
Pemprov Sumbar menargetkan peluang program nasional meningkat pada 2027. Setiap OPD juga diminta memetakan kebutuhan sesuai tugas masing-masing. Seluruh usulan akan diintegrasikan dalam satu proposal terpadu.
“Target kita jelas, Mei ini seluruh proposal masuk ke pusat sehingga 2027 lebih banyak program nasional masuk ke Sumbar,” ujarnya. (*/red)
