Padang, Javanusa—Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Vasko Ruseimy mendorong kabupaten dan kota di Sumbar meniru model kerja sama Business to Government (B2G) yang dijalankan Pemerintah Kota Pariaman dengan PT Food Station Tjipinang Jaya.
Kerja sama itu untuk memenuhi kebutuhan pangan Provinsi DKI Jakarta.
Ia menilai, pola tersebut mampu memperluas akses pasar bagi komoditas pangan unggulan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar yang mayoritas bekerja di sektor pertanian.
“Kota Pariaman sudah melangkah lebih maju. Kerja samanya bukan lagi antar kepala daerah, tetapi langsung dengan perusahaan daerah di ibu kota negara. Kita berharap model seperti ini bisa direplikasi oleh daerah lain sebagai langkah strategis dan progresif dalam meningkatkan kesejahteraan para petani di Sumbar,” ujar Vasko di Padang, Rabu (15/4/2026).
Potensi Komoditas Pangan Sumbar
Vasko menyebut, sebagian besar kabupaten dan kota di Sumbar memiliki potensi besar di sektor pangan yang bisa dikembangkan melalui pola kerja sama serupa.
Komoditas seperti beras, bawang, dan ikan dinilai memiliki peluang pasar luas, terutama untuk daerah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian namun didukung kapasitas fiskal kuat.
“Kita di Sumbar punya keunggulan produksi pangan. Sementara daerah lain tidak semuanya punya sumber daya serupa, tetapi mereka memiliki kekuatan fiskal. Ini adalah peluang pasar yang harus kita tangkap dan ikat melalui kerja sama yang konkret,” katanya.
Distribusi Jadi Kunci
Vasko menegaskan, pembangunan jembatan distribusi antar daerah menjadi faktor penting untuk memastikan produk pangan masyarakat terserap optimal.
Rantai pasok yang efisien dinilai akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku usaha sektor pangan di Sumbar.
Kebutuhan Pangan DKI Jakarta
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat penandatanganan nota kesepahaman antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan Pemerintah Kota Pariaman pada Senin (13/4), menyampaikan kebutuhan pangan ibu kota masih bergantung pada pasokan dari daerah lain.
“Kebutuhan beras DKI Jakarta itu per bulannya mencapai 80 ribu ton. Kebutuhan ikan dan daging juga sangat besar, belum lagi komoditas pangan lainnya. Kami memiliki kapasitas fiskal, tetapi tidak memiliki lahan pertanian, sehingga pasokan dari daerah menjadi sangat penting bagi DKI Jakarta,” ujar Rano Karno.
Ia berharap, kerja sama tersebut menjadi solusi konkret untuk memperkuat ketahanan pangan DKI Jakarta sekaligus membuka akses pasar lebih luas bagi daerah produsen seperti Sumbar. (*/adpsb)
