Wako Fadly Amran Instruksikan Camat Perketat Pengawasan Bangunan Ilegal hingga Pungli

Penulis -

Rabu, 26 Agustus 2026 - 21:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin rapat internal bersama jajaran OPD terkait dan camat se-Kota Padang di Rumah Makan Sederhana, Rabu (26/8/2026). (Foto: Pemko Padang)

Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin rapat internal bersama jajaran OPD terkait dan camat se-Kota Padang di Rumah Makan Sederhana, Rabu (26/8/2026). (Foto: Pemko Padang)

Padang, Javanusa—Wali Kota Padang Fadly Amran menginstruksikan seluruh camat memperketat pengawasan di wilayah masing-masing guna menekan bangunan ilegal, spanduk liar, pungutan liar (pungli), pembuangan limbah sembarangan dan berbagai bentuk kesemrawutan kota.

Instruksi tersebut disampaikan Fadly saat memimpin rapat internal bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan camat se-Kota Padang. Rapat berlangsung di Rumah Makan Sederhana, Rabu (26/8/2026).

Hadir dalam pertemuan itu Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tarmizi Ismail. Sejumlah pimpinan OPD terkait juga mengikuti rapat tersebut.

Camat Diminta Aktif Turun ke Lapangan

Fadly menegaskan penataan Kota Padang membutuhkan pengawasan langsung dari pemerintah di tingkat kecamatan. Ia meminta camat tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.

“Camat harus aktif turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu laporan, agar setiap persoalan masyarakat dapat ditangani secara baik,” kata Fadly.

Menurutnya, pengawasan perlu mencakup kebersihan lingkungan, pengelolaan limbah, penertiban spanduk dan bangunan liar, hingga kondisi trotoar dan kawasan wisata.

Fadly juga meminta camat mengedepankan pembinaan saat menjalankan kebijakan. Pendekatan humanis, menurutnya, tetap penting agar penertiban tidak memutus aktivitas masyarakat.

Bangunan Ilegal dan Fasilitas Umum Jadi Perhatian

Dalam rapat tersebut, Fadly menyoroti sejumlah elemen yang dinilai mengganggu wajah dan fungsi ruang publik. Di antaranya terpal atau tenda biru, spanduk liar, bedeng, serta bangunan yang memanfaatkan trotoar, drainase, dan jalur hijau.

Ia meminta setiap temuan segera mendapat tindak lanjut sesuai mekanisme administrasi yang berlaku.

“Kita berharap penataan tidak berhenti pada penertiban, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, nyaman, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Fadly menegaskan pemerintah tidak boleh membiarkan pembangunan ilegal terus berlangsung di Kota Padang. Namun, ia juga meminta petugas tetap memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam proses penataan.

Baca Juga :  Hujan Lebat Berpotensi Melanda Mentawai, Simak Prakiraan Cuaca Sumbar Hari Ini

“Tidak boleh ada lagi pembangunan ilegal di Kota Padang, setiap temuan harus segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme administrasi yang berlaku,” tegasnya.

PKL Tetap Dibina, Pemanfaatan Fasilitas Umum Ditertibkan

Penataan kota juga menyentuh keberadaan pedagang kaki lima (PKL). Fadly meminta pemerintah tetap memberikan pembinaan sekaligus mencari solusi bagi aktivitas perdagangan masyarakat.

“Pedagang kaki lima (PKL) tetap harus dibina dan diberikan solusi, tetapi pemanfaatan fasilitas umum secara semrawut tidak boleh dibiarkan,” katanya.

Selain kawasan permukiman dan pusat kota, pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap kawasan wisata.

Fadly Tegaskan Tidak Ada Toleransi terhadap Pungli

Fadly menekankan pengawasan terhadap pungli, terutama di sejumlah destinasi wisata Kota Padang. Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Pantai Padang, Pantai Air Manis, Gunung Padang, dan Batang Arau.

Ia meminta pengawasan berlangsung hingga malam hari. Pemerintah juga harus memastikan petugas parkir yang bertugas memiliki legalitas dan identitas yang jelas.

“Pengawasan harus diperkuat hingga malam hari, termasuk memastikan petugas parkir yang beroperasi merupakan petugas legal, memiliki identitas dan menerapkan mekanisme pembayaran yang jelas,” ujar Fadly.

Ia menegaskan pemerintah tidak ingin praktik pungli kembali muncul di ruang publik dan kawasan wisata Kota Padang.

“Saya tidak ingin ada lagi terjadi pungli di kota ini,” tegasnya. (*)

Berita Terkait

Pemkab Solok Selatan Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang
Walau Diguyur Hujan Gerimis, Antusiasme Warga Hadiri Pembukaan MTQ ke-XLII Pessel Tetap Tinggi
Dihadiri Wagub Sumbar, MTQ XLII Pessel Jadi Momentum Menuju Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi 2027
Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba
Kapolda Sumbar Pimpin Sertijab, Dhani Kristianto Jadi Wakapolda dan Erlis Jabat Dirresnarkoba
Solok Selatan Salurkan Donasi Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang
Kota Padang Masuk Enam Besar Penilaian Kota Sehat Sumbar, Bidik Juara Pertama
Wawako Maigus Nasir Buka Seminar Megathrust, Ajak Masyarakat Perkuat Mitigasi Bencana

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:21 WIB

Angel Pieters Luncurkan Mini Album Rumah, Hadirkan 7 Lagu tentang Cinta dan Kehidupan

Kamis, 19 November 2026 - 18:09 WIB

Kunto Aji Rilis Single Terbaru Apa Kabar?, Ajak Pendengar Mengenang Persahabatan dan Perjalanan Hidup

Kamis, 19 November 2026 - 13:34 WIB

Bernadya Rilis Album Deluxe Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya), Gandeng Pamungkas hingga Eross Candra

Kamis, 19 November 2026 - 11:53 WIB

4 Film Indonesia Tayang 19 November 2026, Ada Hamka: Awal Mula Vol 3 dan People Pleaser

Selasa, 17 November 2026 - 19:12 WIB

TheOvertunes Rilis Album Ketiga KINI GINI, Hadirkan 12 Lagu dan Kolaborasi dengan Empat Musisi

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Berita Terbaru