Waktu Puasa dan Lebaran Perlu Diumumkan Satu Pintu, Wamenag: Agar Tidak Timbul Kebingungan

Penulis -

Rabu, 15 April 2026 - 12:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamenag Romo R. Muhammad Syafi’i menerima Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad bersama jajaran guna mendiskusikan penetapan awal bulan Hijriah di Jakarta, Selasa (14/4/2026). (Foto: Kemenag)

Wamenag Romo R. Muhammad Syafi’i menerima Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad bersama jajaran guna mendiskusikan penetapan awal bulan Hijriah di Jakarta, Selasa (14/4/2026). (Foto: Kemenag)

Jakarta, Javanusa—Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo R. Muhammad Syafi’i menilai penetapan awal bulan Hijriah perlu diumumkan melalui satu pintu, yakni pemerintah melalui sidang isbat.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kebingungan di tengah masyarakat akibat perbedaan informasi.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Wamenag menerima Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Abu Rokhmad bersama jajaran di Jakarta, Selasa (14/4/2026), dalam pembahasan penetapan awal bulan Hijriah.

Menurut Wamenag, mekanisme penetapan awal bulan Hijriah selama ini dilakukan melalui sidang isbat. Forum ini menggabungkan pendekatan syar’i dan ilmiah dalam satu proses musyawarah.

Ia menyebut sidang isbat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi kebijakan untuk menjaga ketertiban dan kesatuan umat.

“Ke depan, pengumuman awal bulan Hijriah perlu dilakukan melalui satu pintu, yakni pemerintah melalui sidang isbat. Hal ini penting agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat akibat perbedaan informasi,” ujarnya.

Wamenag menambahkan, perbedaan dalam kajian keilmuan merupakan hal yang wajar. Namun, penyampaian informasi kepada publik perlu mempertimbangkan dampak sosialnya.

Kementerian Agama dijadwalkan kembali menggelar sidang isbat untuk menetapkan awal Zulhijjah 1447 H pada 29 Zulkaidah 1447 H. Sidang tersebut akan menentukan waktu pelaksanaan Iduladha 1447 H di Indonesia.

Sidang isbat menjadi instrumen negara dalam menetapkan awal bulan Hijriah, seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah, secara kolektif. Forum ini melibatkan organisasi kemasyarakatan Islam, ahli falak, serta instansi terkait.

Dalam prosesnya, sidang isbat mengintegrasikan metode hisab dan rukyat. Data hisab dari lembaga resmi seperti BMKG digunakan untuk memproyeksikan posisi hilal, sementara rukyat dilakukan di berbagai lokasi untuk memastikan kemungkinan terlihatnya hilal.

Hasil kedua metode tersebut kemudian dibahas dalam sidang isbat. Jika hilal tidak terlihat atau belum memenuhi kriteria, bulan berjalan digenapkan menjadi 30 hari (istikmal). Sebaliknya, jika hilal terlihat dan memenuhi syarat, keesokan harinya ditetapkan sebagai awal bulan baru.

Baca Juga :  Gubernur dan Kemenparekraf Puji Kesuksesan Tabuik Pariaman 2024 yang Digagas Anak Nagari

Dari sisi regulasi, pelaksanaan sidang isbat memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026, serta fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Wamenag menyatakan penetapan awal bulan Hijriah merupakan urusan publik keagamaan yang menjadi kewenangan negara. Karena itu, hasil sidang isbat perlu dihormati bersama.

Direktur Jenderal Bimas Islam, Abu Rokhmad, menyebut penetapan awal bulan Hijriah mencakup aspek syar’i, metodologis, dan sosial. Ia menilai sidang isbat menjadi titik temu berbagai metode sekaligus legitimasi bersama.

Ke depan, Kementerian Agama akan memperkuat peran Tim Hisab Rukyat (THR), mendorong pelaksanaan rukyat bersama di berbagai daerah, serta meningkatkan literasi masyarakat terkait metode hisab dan rukyat.

Selain itu, sinergi dengan organisasi masyarakat Islam akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya menuju unifikasi kalender Hijriah secara bertahap, baik di tingkat nasional maupun global.

Pemerintah berharap penguatan sidang isbat dapat memberikan kepastian waktu ibadah sekaligus menjaga harmoni dan persatuan umat. (*/red)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:20 WIB

APBD Padang 2027 Disepakati Rp2,8 Triliun, Pemko Prioritaskan Infrastruktur dan Layanan Publik

Jumat, 20 November 2026 - 15:33 WIB

BPBD Padang Tangani 12 Titik Pohon Tumbang Selama Cuaca Ekstrem 18–19 November 2026

Jumat, 20 November 2026 - 14:59 WIB

Tiket Final Fahmil Qur’an dalam Genggaman, Kecamatan Lengayang Siap Bersaing di MTQ ke-42 Pessel

Jumat, 20 November 2026 - 13:31 WIB

MTQ XLII Pessel, Kecamatan Lengayang Perkuat Syiar Al-Qur’an dan Pembinaan Generasi Qurani

Kamis, 19 November 2026 - 20:22 WIB

Pemkab Solok Selatan Salurkan Bantuan Rp200 Juta untuk Korban Bencana di Padang

Kamis, 19 November 2026 - 20:07 WIB

Walau Diguyur Hujan Gerimis, Antusiasme Warga Hadiri Pembukaan MTQ ke-XLII Pessel Tetap Tinggi

Kamis, 19 November 2026 - 19:17 WIB

Dihadiri Wagub Sumbar, MTQ XLII Pessel Jadi Momentum Menuju Tuan Rumah MTQ Tingkat Provinsi 2027

Kamis, 19 November 2026 - 16:23 WIB

Kapolda Sumbar Ajak Dubalang hingga Pesilat Deklarasikan Perang terhadap Narkoba

Berita Terbaru

Polres Solok Kota mengamankan seorang pria yang diduga menjadi mucikari. (Foto: Polda Sumbar)

Peristiwa

Polres Solok Kota Ungkap Dugaan TPPO, Pria 26 Tahun Ditangkap

Jumat, 20 Nov 2026 - 16:42 WIB