Pariaman, Javanusa—Wali Kota Pariaman Yota Balad memaparkan data kerusakan akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayahnya pada Desember 2025.
Data tersebut dipaparkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dari ruang kerjanya, Jumat (9/1/2026).
Rapat ini diikuti seluruh kepala daerah di Sumatera Barat sebagai bagian dari percepatan penanganan pascabencana.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera. Prioritas utama diarahkan pada warga yang rumahnya rusak berat dan sedang agar segera menerima bantuan.
Namun, Tito mengingatkan bahwa penyaluran bantuan harus berbasis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah daerah diminta segera menetapkan data kerusakan melalui keputusan kepala daerah.
Menurut Tito, data rumah rusak ringan, sedang, dan berat harus disahkan secara formal. Data tersebut kemudian disampaikan kepada gubernur untuk diteruskan ke BNPB dan Kementerian Sosial.
“Tanpa data yang jelas, bantuan tidak bisa disalurkan. Ini penting agar proses pemulihan berjalan tepat sasaran,” ujar Tito dalam rakor tersebut.
Menanggapi arahan tersebut, Wako Yota Balad memaparkan kondisi terkini dampak bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman. Bencana banjir, hujan intensitas tinggi, dan angin kencang menyebabkan kerusakan signifikan di sejumlah sektor.
55 Rumah Rusak, 10 Rusak Berat
“Total rumah yang terdampak sebanyak 55 unit, dengan 10 rumah dalam kondisi rusak berat,” kata Yota Balad.
Selain permukiman warga, sektor pendidikan juga terdampak. Tiga SMP mengalami kerusakan, dengan satu sekolah saat ini menggunakan penyangga agar bangunan tidak roboh.
Tiga PAUD juga terdampak dan sedang dalam proses rehabilitasi.
Infrastruktur Putus dan Jembatan Gantung Terancam
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur jalan kabupaten/kota. Tiga titik jalan dilaporkan putus dan masuk kategori rusak berat sehingga belum dapat diperbaiki.
Yota Balad juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap perbaikan jembatan gantung. Jembatan tersebut menjadi akses vital anak-anak menuju sekolah.
Selain itu, normalisasi Sungai Batang Mangor sepanjang 14 kilometer dinilai mendesak untuk mencegah banjir berulang.
800 Hektare Lahan Pertanian Terdampak
Bencana hidrometeorologi ini turut berdampak pada sektor pertanian. Sekitar 800 hektare lahan pertanian warga mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor.
Kerusakan tersebut mengancam mata pencaharian petani dan berpotensi memicu penurunan produksi pangan lokal.
Yota Balad berharap melalui rakor ini, pemerintah pusat segera menyalurkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bantuan tersebut dibutuhkan untuk perbaikan rumah warga, fasilitas pendidikan, infrastruktur jalan, jembatan, lahan pertanian, dan normalisasi sungai.
“Pemulihan cepat sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dan roda ekonomi kembali bergerak,” ujar Yota Balad. (*/red)
