Wamensos: Pelanggaran Pengadaan Sekolah Rakyat Akan Diproses Hukum

Penulis -

Kamis, 14 Mei 2026 - 13:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wamensos Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026). (Foto: Kemensos)

Wamensos Agus Jabo Priyono di kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026). (Foto: Kemensos)

Jakarta, Javanusa—Kementerian Sosial memperketat pengawasan pengadaan program Sekolah Rakyat setelah muncul proses pendalaman internal.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan setiap pelanggaran akan ditindak tegas melalui jalur hukum.

“Apabila ditemukan adanya aspek pelanggaran hukum, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya,” kata Agus Jabo.

Pernyataan itu ia sampaikan setelah tim khusus menyampaikan hasil klarifikasi di kantor Kementerian Sosial, Rabu (13/5/2026).

Tim khusus tersebut dibentuk satu pekan lalu atas arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Tim ini terdiri dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos dan dipimpin langsung oleh Agus Jabo. Fokus utamanya melakukan audit internal mendalam terhadap pengadaan Sekolah Rakyat.

Klarifikasi Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat

Tim khusus telah menelusuri dokumen serta mekanisme pengadaan, termasuk pengadaan sepatu untuk murid Sekolah Rakyat. Agus Jabo menyebut secara umum proses sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Meski demikian, tim menemukan sejumlah catatan penting dalam klarifikasi awal. Salah satunya potensi maladministrasi pada pengadaan sepatu murid Sekolah Rakyat Tahun 2025.

“Berdasarkan hasil klarifikasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa, diketahui terdapat volume pengadaan besar, adanya keterbatasan waktu dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga ada potensi maladministrasi,” ungkapnya.

Pendalaman Dugaan Selisih Perencanaan dan Realisasi

Agus Jabo menegaskan tim masih melanjutkan pendalaman untuk memastikan ada atau tidaknya ketidaktepatan dalam proses pengadaan. Fokus utama juga mengarah pada kemungkinan selisih antara perencanaan dan realisasi.

Ia menegaskan Kemensos tidak akan ragu menjatuhkan sanksi jika terbukti ada pelanggaran dalam proses tersebut.

“Apabila nantinya ditemukan permasalahan sebagaimana dugaan di atas, maka pihak terkait akan diminta pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikenakan sanksi disiplin (bagi)pegawai yang terlibat,” tegasnya.

Baca Juga :  Penyalahgunaan Bansos untuk Judol Turun Drastis, Gus Ipul: Penyaluran Kini Lebih Tepat Sasaran

Ia juga menyebut isu dugaan markup harga sepatu menjadi bahan evaluasi penting bagi perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa di Kemensos. Ke depan, proses pengadaan harus berjalan lebih cermat, akuntabel, transparan, dan profesional.

Dua Pejabat Dinonaktifkan Sementara

Langkah tegas juga diambil Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Ia menonaktifkan sementara dua pejabat yang terkait proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos.

Kedua pejabat itu adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa selaku Pejabat Pembuat Komitmen, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.

Gus Ipul menegaskan keputusan tersebut bertujuan menjaga objektivitas serta memperlancar proses pendalaman temuan internal.

“Dalam kaitan dengan keperluan tersebut, juga untuk kelancaran terhadap proses pendalaman yang dimaksud, serta demi kelancaran proses pengadaan berikutnya, saya membebaskantugaskan sementara dari jabatannya,” ujarnya.

Ia menambahkan langkah ini menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh pengadaan barang dan jasa di Kemensos.

“Semua yang sudah kami lakukan menjadi satu bagian evaluasi untuk memperbaiki pengadaan pada tahun 2026,” katanya.

Selain itu, Gus Ipul meminta Sekretaris Jenderal Robben Rico untuk melakukan rasionalisasi anggaran sekaligus memperkuat kapasitas tim pengadaan. (*/red)

Berita Terkait

Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana
BGN Mulai Grading Dapur SPPG, Pulau Jawa Jadi Wilayah Pertama Penataan MBG
Kemenag Siapkan Rp2,38 Triliun untuk Digitalisasi dan Revitalisasi Ribuan Madrasah
Komisi III DPR Minta Kapolri Jerat Tersangka Penyadapan Ilegal dengan Pasal Makar

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 12:14 WIB

Maisy Kay Debut Duet Bareng Levent Geiger Lewat Single addicted 2 u

Senin, 16 November 2026 - 12:12 WIB

Kelompok Penerbang Roket Rilis Single SUAP, Kritik Praktik Jual Beli Kekuasaan dan Hukum

Minggu, 15 November 2026 - 08:15 WIB

TIGATITIK Rilis Lagu Kursi Kayu, Kisahkan Kerinduan Mendalam kepada Sosok Ayah

Minggu, 15 November 2026 - 07:04 WIB

Rafi Muhammad Rilis Album Reflection, Hadirkan Kolaborasi Musisi Lintas Genre

Sabtu, 14 November 2026 - 18:29 WIB

Lewat Single Bingung, Deredia Ajak Pendengar Berani Tinggalkan Hubungan Tak Pasti

Sabtu, 14 November 2026 - 17:11 WIB

Nicole Robertson Rilis Single Terbaru Sun Is Rising, Angkat Kisah Romantis yang Bikin Lupa Waktu

Sabtu, 14 November 2026 - 14:23 WIB

Saleema and Friends Rilis Don’t Be Afraid, Lagu tentang Kehilangan dan Pentingnya Berani Bercerita

Sabtu, 14 November 2026 - 13:18 WIB

Sinopsis Film Pulang Kampung: Kisah Pemuda Jakarta Mengenal Budaya Batak dan Jatuh Cinta

Berita Terbaru

Wali Kota Padang Fadly Amran menerima audiensi Presidium Majelis Wilayah KAHMI Sumbar di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026). (Foto: Pemko Padang)

Kota Padang

Fadly Amran Dukung Padang Jadi Tuan Rumah Munas XII KAHMI 2027

Selasa, 17 Nov 2026 - 22:07 WIB