Padang, Javanusa—Wakil Wali Kota (Wawako) Padang Maigus Nasir minta para ASN ubah mindset menjadi pelayan rakyat. Penegasan itu disampaikannya saat Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Lubuk Kilangan di Gedung Serba Guna PT Semen Padang, Indarung, Senin (9/2/2026). Forum ini dihadiri lurah, LPM, tokoh masyarakat, dan unsur Forkopimca setempat.
Ia menegaskan aparatur sipil negara harus merombak total pola pikir dalam melayani warga. Ia menyebut orientasi kerja ASN harus berfokus pada kepuasan masyarakat.
“Sejak saya dan Pak Wali Kota Fadly Amran dilantik, kami ingin mengubah mindset. Kita bukan pejabat, tapi pelayan. Targetnya rakyat harus senang dan puas,” kata Maigus.
Ia meminta pelayanan diberikan tanpa diskriminasi di seluruh lini pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Menurut dia, perubahan pola pikir menjadi fondasi utama reformasi layanan publik.
Larangan Pungli dan Praktik “Lapan-Enam”
Maigus juga mengingatkan lurah dan jajaran kesejahteraan rakyat menjalankan Program Padang Amanah secara konsisten. Ia menegaskan tidak boleh ada pungutan liar dalam bentuk apa pun.
“Saya haramkan pungli dan praktik ‘lapan-enam’ di lapangan. ASN harus bersih dan transparan,” ujarnya di hadapan peserta Musrenbang.
Padang Jadi Proyek Percontohan Digitalisasi Bansos
Pemko Padang saat ini menjadi pilot project nasional untuk digitalisasi bantuan sosial. Penyaluran bansos dilakukan melalui aplikasi Padang Mobile dengan sistem desil berbasis data.
Menurut Maigus, sistem ini mengurangi subjektivitas petugas saat menentukan penerima bantuan. Validasi dilakukan berbasis data kesejahteraan keluarga.
“Data 38 ribu KK akan kita sisir ulang. Sistem yang menentukan siapa yang layak masuk DTKS, sehingga bantuan tepat sasaran,” katanya.
Pejabat Tidak Boleh Terima PKH
Ia menegaskan pejabat tidak boleh lagi masuk daftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sistem digital diklaim mampu mendeteksi ketidaksesuaian data penerima.
Langkah ini, kata dia, menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas bansos di Kota Padang. Pemerintah juga membuka ruang koreksi data melalui kelurahan.
Di sektor kesehatan, Maigus meminta puskesmas dan kelurahan aktif membantu warga mengakses BPJS Kesehatan gratis. Ia menolak praktik saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
Anggaran kesehatan Kota Padang disebut meningkat dari Rp34 miliar menjadi Rp65 miliar. Kenaikan ini ditujukan untuk memperluas jangkauan layanan dasar.
“Jangan ada masyarakat yang dioper-oper. Kalau ada kendala administrasi, lurah atau puskesmas yang harus menghubungi dinas terkait,” tegasnya.
Program Padang Juara: Ijazah Siswa Tak Boleh Ditahan
Di bidang pendidikan, Pemko Padang menjalankan Program Padang Juara. Salah satu kebijakannya melarang sekolah menahan ijazah karena tunggakan biaya.
Pemko juga akan mengintensifkan penguatan karakter dan pembelajaran Al-Qur’an bagi siswa SMP setelah Lebaran. Program ini melibatkan sekolah dan dukungan orang tua.
Dorong Gotong Royong dan Inovasi Tingkat RW
Menutup arahannya, Maigus mengajak warga menghidupkan kembali semangat gotong royong berbasis RW. Ia mendorong penggunaan dana kecamatan untuk kegiatan inovatif masyarakat.
Salah satu contoh program yang didorong adalah “Ngopi” atau Ngobrol Penuh Inspirasi. Forum itu menjadi ruang diskusi antara warga dan pemangku kebijakan.
“Ingat prinsip Minangkabau, duduk sama randah, tagak sama tinggi. Hargai setiap peran masyarakat sekecil apa pun,” kata Maigus. (*/red)
