WFP: 45 Juta Orang Terancam Kelaparan pada 2026, Indonesia Klaim Surplus Beras

Penulis -

Selasa, 24 Maret 2026 - 11:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

World Food Programme (WFP) memperkirakan hampir 45 juta orang tambahan berpotensi mengalami kelaparan akut pada 2026. (Foto: Kementan)

World Food Programme (WFP) memperkirakan hampir 45 juta orang tambahan berpotensi mengalami kelaparan akut pada 2026. (Foto: Kementan)

Jakarta, Javanusa—Laporan terbaru dari World Food Programme (WFP) memperkirakan hampir 45 juta orang tambahan berpotensi mengalami kelaparan akut pada 2026, seiring eskalasi konflik global dan tingginya harga energi.

Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya ketidakpastian rantai pasok pangan dunia, terutama akibat konflik di Timur Tengah serta gangguan logistik internasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kondisi global saat ini memperlihatkan tingginya risiko krisis pangan, sehingga setiap negara perlu memperkuat produksi dalam negeri.

“Setiap negara harus memperkuat ketahanan pangan dan tidak bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3/2026).

Menurut Kementerian Pertanian, kenaikan harga energi dan gangguan jalur pelayaran berpotensi meningkatkan biaya logistik dan memicu inflasi pangan, seperti yang terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022.

Dampak konflik dinilai tidak terbatas pada wilayah terdampak langsung, tetapi meluas melalui rantai pasok global. Negara yang bergantung pada impor pangan disebut paling rentan terhadap lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.

Produksi Beras Nasional dan Cadangan Pangan

Di tengah tekanan global, pemerintah menyatakan produksi beras nasional berada dalam kondisi surplus. Produksi beras tercatat sekitar 34,7 juta ton, meningkat sekitar 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Cadangan beras pemerintah dilaporkan melebihi 4 juta ton. Pemerintah menilai kondisi ini menjadi indikator penguatan ketahanan pangan nasional.

Pemerintah menjalankan dua pendekatan utama untuk meningkatkan produksi pangan, yaitu:

    • Intensifikasi: peningkatan produktivitas melalui benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, dan peningkatan indeks pertanaman.
    • Ekstensifikasi: perluasan lahan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.

Selain itu, pemerintah melakukan deregulasi di sektor pertanian dengan menerbitkan 13 Peraturan Presiden serta mencabut sekitar 500 regulasi internal untuk mempercepat distribusi sarana produksi dan menekan biaya.

Baca Juga :  Ernando Tampil Brilian, Garuda Muda Jaga Asa
Reformasi Distribusi Pupuk dan Modernisasi

Perubahan juga dilakukan pada tata kelola pupuk. Distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak tahapan kini disederhanakan menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke produsen hingga petani.

Kementerian Pertanian melaporkan kebijakan ini menurunkan biaya pupuk hingga 20 persen dan meningkatkan volume distribusi sekitar 700 ribu ton.

Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui mekanisasi disebut mampu meningkatkan efisiensi tenaga kerja, mempercepat masa tanam dan panen, serta menekan biaya produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) dilaporkan mencapai 125. Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan tersebut disebut berkontribusi pada perputaran ekonomi di tingkat petani hingga Rp132 triliun.

Untuk jangka panjang, pemerintah mengembangkan kawasan produksi baru melalui optimalisasi lahan rawa, terutama di Kalimantan. Program ini mencakup revitalisasi ratusan ribu hektare lahan dengan sistem irigasi modern.

Langkah tersebut ditujukan untuk menambah sumber produksi beras nasional di masa mendatang. (*/red)

Berita Terkait

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Ini 4 Pilar Utama dan Mekanisme Pemulihannya
Jaga Keamanan dan Ekosistem Laut Indonesia, Polri Luncurkan Blue Policing 26 November 2026
Lewat POLIRAN, Polri Gandeng Perusahaan Buka Peluang Kerja bagi Korban PHK dan Pengangguran Muda
Kementan Siapkan 2,5 Juta Dosis Semen Beku pada 2027, Sasar 36 Provinsi
HUT ke-81 Brimob Polri, Kapolri Suyudi Ario Seto Tekankan Pengabdian Humanis kepada Masyarakat
MagangHub Kemenhaj 2026 Resmi Dimulai, 838 Peserta Terpilih dari 15.332 Pelamar
MUI Ungkap 3 Alasan Vape Diharamkan, Mulai dari Bahaya Kesehatan hingga Penyalahgunaan Narkotika
BMKG Luncurkan 5 Buku Geofisika, Perkuat Mitigasi Gempa dan Pembangunan Tahan Bencana

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 16:07 WIB

Hadirkan Inovasi 3D Printing, Big Bang Merchandise Raih Juara III UMKM Champion 2026

Jumat, 20 November 2026 - 13:39 WIB

Honda Supra GTR150 Diskon Rp1,11 Juta di Sumbar, Cek Periode Promonya

Jumat, 20 November 2026 - 13:18 WIB

Permudah Transaksi Pedagang, Pemko Padang Pasang WiFi Gratis di Basement Pasar Raya

Kamis, 19 November 2026 - 20:14 WIB

Kemenperin Gandeng HIPPINDO dan MR.DIY, 4.100 Produk IKM Berpeluang Tembus Pasar Global

Kamis, 19 November 2026 - 17:45 WIB

Angkat Motif Songket Minangkabau, Ninano Raih Juara II UMKM Champion Padang 2026

Rabu, 18 November 2026 - 12:20 WIB

XLSMART Bukukan Pendapatan Rp35,77 Triliun hingga September 2026, Laba Bersih Melonjak 94 Persen

Rabu, 18 November 2026 - 09:47 WIB

UMKM Champion Padang 2026 Lahirkan Enam Juara, Siap Tembus Pasar Global

Selasa, 17 November 2026 - 18:24 WIB

Perluas Akses Layanan di Padang, XLSMART Resmikan XL Center Ulak Karang

Berita Terbaru

Polres Solok Kota mengamankan seorang pria yang diduga menjadi mucikari. (Foto: Polda Sumbar)

Peristiwa

Polres Solok Kota Ungkap Dugaan TPPO, Pria 26 Tahun Ditangkap

Jumat, 20 Nov 2026 - 16:42 WIB