Bukittinggi, Javanusa—Pemprov Sumbar bergerak cepat menindaklanjuti gagasan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Gubernur Sumbar Mahyeldi langsung menginstruksikan pembentukan tim lintas organisasi perangkat daerah (OPD) guna mengkaji sekaligus merealisasikan berbagai peluang yang dinilai mampu memperkuat ekonomi daerah.
Instruksi itu disampaikan setelah Gubernur Mahyeldi mendengarkan paparan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumbar, H. M. Rifki, di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (29/6). Presentasi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan seluruh pimpinan OPD.
Sepuluh Gagasan Dinilai Berpotensi Besar
Mahyeldi menegaskan sepuluh gagasan yang dipresentasikan tidak boleh berhenti sebagai konsep. Menurutnya, seluruh usulan memiliki peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan haji dan umrah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
“Ada sepuluh poin besar yang semuanya menguntungkan untuk Sumbar. Walaupun masih berupa ide, ini harus kita tangkap. Segala sesuatu berawal dari ide, bahkan dari mimpi. Karena itu perlu kita lanjutkan, apalagi semuanya memberikan dampak positif bagi Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian ialah penguatan Embarkasi Padang sebagai pusat layanan haji dan umrah di kawasan Sumatera bagian tengah.
Mahyeldi menilai langkah tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi biaya perjalanan apabila jemaah asal Riau dan Jambi turut memanfaatkan embarkasi tersebut.
Selain memberi kemudahan bagi calon jemaah, skema itu juga diyakini mampu menghadirkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Sumatera Barat.
Infrastruktur dan UMKM Jadi Prioritas
Mahyeldi menilai pengembangan layanan haji perlu didukung infrastruktur yang memadai. Karena itu, ia mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru agar konektivitas antarwilayah semakin baik.
Menurutnya, akses transportasi yang lebih lancar tidak hanya memperkuat layanan haji dan umrah, tetapi juga mempercepat distribusi barang serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
Di sisi lain, pengembangan ekosistem ekonomi haji juga dinilai membuka peluang baru bagi pelaku usaha. Program tersebut mencakup pemberdayaan UMKM, pengembangan Kampung Haji, penguatan budaya menabung haji sejak usia dini, hingga penyiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang berorientasi pada pelayanan haji dan umrah.
Mahyeldi menegaskan seluruh peluang tersebut harus dipersiapkan sejak sekarang agar Sumbar mampu memperoleh manfaat optimal dari aktivitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.
Tim Lintas OPD Segera Bekerja
Untuk mempercepat realisasi program, Mahyeldi menunjuk Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar sebagai koordinator tim lintas OPD.
Tim tersebut akan mengkaji setiap usulan sesuai bidang dan kewenangan masing-masing perangkat daerah. Mahyeldi juga meminta Kanwil Kemenhaj Sumbar bergabung dalam tim agar pembahasan program berlangsung terpadu.
Selain itu, Pemprov Sumbar didorong membangun komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi guna menjajaki peluang kerja sama layanan haji dan umrah melalui Embarkasi Padang.
“Saya harap seluruh gagasan yang telah dipresentasikan dapat segera ditindaklanjuti. Bentuk timnya, bahas bersama OPD terkait, dan libatkan Kanwil Kemenhaj Sumbar agar program-program ini dapat diwujudkan secara bertahap dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Mahyeldi berharap kolaborasi antara Pemprov Sumbar, Kanwil Kemenhaj, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan mampu melahirkan langkah konkret dalam membangun ekosistem ekonomi haji yang berkelanjutan.
Menurutnya, pengelolaan potensi tersebut secara bersama-sama akan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekonomi syariah, memberdayakan UMKM, dan membuka peluang pembangunan baru di Sumbar. (*/red)
