Banda Aceh, Javanusa—Pemerintah menyatakan siap membangun hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di sejumlah wilayah, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam rapat Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat membahas kesiapan teknis, data, dan lokasi relokasi pascabencana.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana, Sufmi Dasco Ahmad. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menjabat Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana.
Kemudian pimpinan dan anggota DPR RI antara lain Cucun Ahmad Syamsurijal, Nazaruddin Dek Gam, Abdul Wachid, Andi Iwan Darmawan Aras, dan Kawendra Lukistian.
Dari unsur pemerintah, hadir Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti juga mengikuti rapat untuk memastikan sinkronisasi data.
Selain itu, hadir juga perwakilan TNI dan Polri, BNPB, BPKP, BUMN, hingga Utusan Khusus Presiden. Komposisi ini menegaskan pendekatan terpadu dalam pemulihan pascabencana.
Tahapan Pembangunan Huntap Sudah Lengkap
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan seluruh tahapan pembangunan hunian tetap telah disiapkan secara komprehensif. Proses mencakup penetapan lokasi clear and clean, data by name by address (BNBA), hingga detail engineering design (DED).
“Kami sudah siap. Saat ini kami berada di tahap paling ujung, yaitu pembangunan hunian tetap,” ujar Maruarar dalam rapat tersebut.
Berdasarkan data sementara per Jumat (9/1/2026) pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak di tiga provinsi mencapai sekitar 189.308 unit. Angka ini mencakup kerusakan ringan hingga rumah hanyut.
Di Aceh, tercatat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, dan 29.527 rusak berat. Sebanyak 13.969 rumah dilaporkan hanyut akibat bencana.
Sementara di Sumatera Utara terdapat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 rumah hanyut. Adapun di Sumatera Barat tercatat 6.627 rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 rumah hanyut.
Kesiapan Lahan Relokasi Huntap
Pemerintah juga menyiapkan lahan relokasi di berbagai daerah terdampak. Di Provinsi Aceh, terdapat 153 titik lahan yang berasal dari pemda, negara, BUMN, BUMD, swasta, dan hasil identifikasi lapangan.
Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473,09 hektare dengan potensi pembangunan hingga 28.311 unit rumah. Dari jumlah tersebut, 24 titik lahan telah diverifikasi dan dinyatakan layak bangun.
Di Sumatera Utara disiapkan 16 lokasi relokasi seluas 58 hektare. Sementara Sumatera Barat memiliki 28 lokasi relokasi dengan luas sekitar 53 hektare.
Menteri PKP menegaskan pembangunan huntap harus memenuhi tiga kriteria utama. Pertama, lokasi harus aman dari risiko banjir, tsunami, dan longsor.
Kedua, lahan tidak bermasalah secara hukum. Ketiga, lokasi harus dekat dengan ekosistem kehidupan warga, seperti tempat kerja, sekolah, ladang, dan pasar.
Target Mulai Pembangunan Februari 2026
Untuk mempercepat pemulihan, Maruarar mengusulkan percepatan penganggaran dan pengadaan barang jasa. Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat dimulai pada Februari 2026.
“Kami siap memulai dari Aceh Tamiang, yang sudah lebih dulu menyampaikan surat kesiapan,” kata Maruarar.
Menteri PKP juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional. Menurutnya, data final dari BPS menjadi dasar utama agar tidak terjadi perbedaan angka antarinstansi. “Satu data ini kunci agar semua langkah terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujar Maruarar. (*/red)
