Jakarta, Javanusa—Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan anggaran tambahan sekitar Rp2,38 triliun untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran dan memperbaiki ribuan madrasah serta sekolah keagamaan pada 2026. Program ini menyasar satuan pendidikan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha di berbagai daerah.
Tambahan anggaran tersebut berasal dari persetujuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Agama 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama jajaran pejabat Kemenag membahas pemanfaatan anggaran tersebut di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dari total anggaran yang disetujui, sekitar Rp1,66 triliun akan mendukung digitalisasi pembelajaran. Sementara itu, pemerintah mengalokasikan anggaran lainnya untuk revitalisasi gedung pendidikan dan sejumlah program pendukung kegiatan belajar mengajar.
Rp1,66 Triliun untuk Digitalisasi Pembelajaran
Program digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama dalam pemanfaatan tambahan anggaran tersebut. Kemenag akan menyediakan Papan Interaktif Digital (PID) untuk membantu guru menyampaikan materi dan meningkatkan pemahaman peserta didik.
Di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, program ini juga menyasar madrasah swasta. Setiap madrasah penerima akan memperoleh satu unit PID.
Program serupa menjangkau lembaga pendidikan di bawah pembinaan Ditjen Bimas Kristen, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah perangkat yang dibagikan. Ketersediaan fasilitas dan kesiapan sekolah dalam mengoperasikannya juga menjadi faktor penting.
“Ukuran keberhasilan digitalisasi pembelajaran adalah sejauh mana perangkat yang kita sediakan membantu guru mengajar dan siswa memahami pelajaran. Karena itu, kita perlu memastikan papan interaktif digital sampai ke satuan pendidikan yang menjadi sasaran dan siap digunakan, termasuk dengan memastikan kesiapan listriknya,” ujar Nasaruddin.
Revitalisasi Menjangkau 2.541 Satuan Pendidikan
Selain digitalisasi, Kemenag mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki ribuan satuan pendidikan. Program revitalisasi mencakup 2.410 madrasah di bawah pembinaan Ditjen Pendidikan Islam.
Program tersebut juga menyasar lembaga pendidikan lintas agama, dengan rincian:
-
- 21 sekolah di bawah Ditjen Bimas Kristen.
- 38 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Katolik.
- 70 lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Hindu.
- Dua lembaga pendidikan di bawah Ditjen Bimas Buddha.
Secara keseluruhan, program revitalisasi menjangkau 2.541 satuan pendidikan. Pemerintah memprioritaskan lembaga yang paling membutuhkan perbaikan fasilitas.
Nasaruddin meminta setiap satuan kerja mengawal proses revitalisasi secara menyeluruh. Pengawasan harus dimulai dari penetapan penerima manfaat hingga memastikan hasil perbaikan dapat digunakan oleh guru dan peserta didik.
“Kita perlu memastikan madrasah yang paling membutuhkan perbaikan mendapat prioritas. Saya minta setiap satuan kerja mengawal pelaksanaannya sejak penetapan penerima sampai hasil perbaikannya bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa,” kata Nasaruddin.
Anggaran Juga Mendukung Buku dan Sekolah Unggul Garuda
Tambahan anggaran ABT 2026 juga mencakup pengadaan buku tulis bagi peserta didik. Program ini melibatkan Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, dan Ditjen Bimas Buddha.
Khusus di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam, anggaran tersebut turut mendukung pengembangan empat Sekolah Unggul Garuda. Kemenag juga mengalokasikan dana untuk pengadaan satu studio guru Pendidikan Agama Islam (PAI).
Selanjutnya, Kemenag perlu merinci alokasi anggaran dan menetapkan sasaran penerima pada setiap satuan kerja. Kementerian juga harus melengkapi dokumen pendukung sesuai permintaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Kemenag akan memantau pelaksanaan seluruh program agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
Pembahasan ABT tersebut turut dihadiri Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Irjen Kemenag Khairunas, Dirjen Pendidikan Islam Amien Suyitno, Dirjen Bimas Kristen Jeane Marie Tulung, Dirjen Bimas Hindu I Nengah Duija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Pesantren Basnang Said, serta sejumlah pejabat eselon II. (*)






