Jakarta, Javanusa—Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AS setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026).
Namun, AS tidak menerima putusan tersebut dan langsung mengajukan banding melalui mekanisme internal kepolisian.
Sidang berlangsung di Gedung Divpropam Polri sejak pukul 09.00 WIB hingga 20.10 WIB. Majelis menyatakan AS melakukan perbuatan tercela dan menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian dari institusi Polri.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K, M.T.C.P. menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan. AS diduga menggunakan akses perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Polri Tegaskan Tidak Ada Perlakuan Istimewa
Johnny mengatakan, penanganan perkara ini mencerminkan komitmen Polri dalam menegakkan disiplin dan kode etik profesi. Menurutnya, setiap anggota harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa melihat pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law. Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal,” ujar Johnny Isir dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).
Komjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K, M.Si. memimpin jalannya persidangan sebagai Ketua Komisi. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Irjen Pol. Roma Hutajulu, S.I.K, M.Si, serta tiga anggota komisi lainnya.
Sementara itu, AS telah menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan PTDH. Selanjutnya, Komisi Banding akan memeriksa permohonan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Johnny menegaskan, Polri tidak akan memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh personel. Setiap anggota wajib menjalankan tugas berdasarkan ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), dan kode etik profesi.
“Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyalahgunaan wewenang oleh anggota. Setiap personel memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur (SOP), serta kode etik profesi yang berlaku,” tegasnya.
Sidang KKEP Berikutnya Digelar Pekan Depan
Selain perkara AS, Polri juga melanjutkan pemeriksaan terhadap personel yang diduga melakukan pelanggaran etik lainnya. Johnny menyebut institusinya telah menjadwalkan sidang KKEP lanjutan pada pekan depan.
Polri akan menyampaikan perkembangan pelaksanaan sidang kepada masyarakat. Langkah tersebut, menurut Johnny, menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas penegakan kode etik.
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Kompolnas Mohammad Choirul Anam, S.H. menjelaskan pihaknya turut mengawasi jalannya persidangan. Kompolnas ingin memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan menghormati hak setiap pihak.
Anam menilai persidangan telah memberikan kesempatan yang setara kepada para pihak. Mereka dapat mendalami keterangan saksi maupun memeriksa alat bukti yang muncul selama proses berlangsung.
“Kami melihat proses tersebut menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa proses yang berjalan sesuai prosedur serta akuntabilitasnya terjaga,” ungkap Anam.
Polri Dalami Dugaan Makar dan Illegal Tapping
Di luar perkara etik tersebut, Johnny turut menyampaikan perkembangan penanganan sejumlah dugaan kasus lain yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk dugaan makar.
Ia menjelaskan, Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mendalami informasi terkait dugaan tersebut. Kabareskrim Polri memimpin langsung tim yang bertugas melakukan pendalaman.
Selain itu, Dittipidsiber Bareskrim Polri masih menyelidiki dugaan illegal tapping, illegal access, serta penghapusan atau perusakan data elektronik.
Penyidik telah meminta keterangan sejumlah saksi untuk mendukung proses penyelidikan. Polri juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terkait perlindungan saksi.
“Kami memastikan tim yang dipimpin Kabareskrim sedang bekerja. Proses pendalaman dan penyelidikan tentu membutuhkan waktu. Mari kita sama-sama mendukung dan mengawal agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Johnny kembali menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap proses pembenahan internal Polri. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal penegakan hukum dan kode etik demi memperkuat integritas institusi.
“Polri memastikan setiap proses penindakan kode etik berjalan secara transparan dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung Polri menjadi lebih baik. Polisi bersama masyarakat,” pungkasnya. (*)
