Jakarta, Javanusa—Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipasi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hadir mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Airlangga menyebut para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia.
Tokoh yang hadir antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Pengalaman Krisis Jadi Bahan Antisipasi Pemerintah
Airlangga menjelaskan para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global.
Beberapa isu yang dibahas meliputi lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar rupiah.
Menurut Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi lonjakan harga minyak yang berdampak besar terhadap inflasi nasional.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” jelasnya.
Ia menilai kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibandingkan sejumlah periode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi nasional dinilai lebih kuat, sedangkan depresiasi rupiah masih berada pada level terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkapnya.
Pemerintah Perkuat Regulasi dan Sektor Perbankan
Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran terkait langkah antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan ekonomi global ke depan.
Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, terus memantau regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan serta menjaga prinsip kehati-hatian perbankan nasional.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.
Pemerintah juga menilai perlu melakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan. Langkah tersebut dinilai penting karena jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak.
Penguatan sektor perbankan menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika ekonomi global. (*/BPMI Setpres)
