Bukittinggi, Javanusa—Pondok pesantren memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah berbasis masyarakat.
Karena itu, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mendorong penguatan tata kelola keuangan pesantren melalui digitalisasi dan pemanfaatan layanan perbankan syariah.
Mahyeldi menyampaikan hal tersebut saat membuka Sosialisasi Digitalisasi dan Layanan Perbankan Syariah bagi Pondok Pesantren se-Sumatera Barat di Istana Bung Hatta, Bukittinggi, Sabtu (14/11/2026). Dalam kegiatan itu, ia juga bertindak sebagai keynote speaker.
Menurut Mahyeldi, pengembangan ekonomi syariah melalui pesantren sejalan dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Arah kebijakan tersebut juga memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar.
“Pesantren jangan hanya menjadi lembaga pendidikan dan dakwah Islam. Pesantren juga punya potensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi syariah berbasis masyarakat,” kata Mahyeldi.
308 Pesantren Berpotensi Kembangkan Ekonomi Syariah
Mahyeldi menyebut Sumatera Barat memiliki 308 pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih kuat.
Untuk mengoptimalkan potensi itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Nagari. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pengelolaan keuangan pesantren yang modern, transparan, dan produktif.
Selain penguatan kelembagaan, Mahyeldi menilai peningkatan inklusi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan penting.
Berdasarkan survei OJK tahun 2022, literasi keuangan syariah Sumbar mencapai 55,62 persen. Angka ini melampaui tingkat nasional sebesar 43,07 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada tingkat inklusi keuangan syariah. Pemanfaatan layanan keuangan syariah di Sumbar baru mencapai 12,62 persen, sedangkan angka nasional berada pada 13,24 persen.
“Artinya, pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah sudah cukup baik, tetapi pemanfaatan layanannya masih perlu ditingkatkan. Karena itu, masyarakat tidak hanya perlu memahami, tetapi juga menggunakan produk dan layanan keuangan syariah dalam kehidupan sehari-harinya,” ujarnya.
Bank Nagari Siapkan Layanan Digital untuk Pesantren
Untuk mempercepat pengembangan ekosistem tersebut, Mahyeldi berharap Bank Nagari mengambil peran lebih besar dalam mendukung aktivitas ekonomi pesantren.
Dukungan itu mencakup digitalisasi transaksi keuangan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta pengembangan wakaf produktif. Selain itu, pesantren perlu membekali santri dengan kompetensi keuangan dan ekonomi syariah agar mampu menghadapi perkembangan zaman.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan pesantren memiliki ekosistem ekonomi yang cukup luas. Aktivitasnya mencakup yayasan, koperasi, badan wakaf, hingga berbagai unit usaha produktif.
Melihat potensi tersebut, Bank Nagari siap mengembangkan layanan perbankan sesuai kebutuhan masing-masing pesantren.
“Bank Nagari siap mengembangkan sistem dan aplikasi sesuai kebutuhan pesantren,” ungkap Gusti Candra.
Sejumlah layanan yang disiapkan meliputi transaksi nontunai (cashless), integrasi kartu santri, pembayaran gaji tenaga pengajar, serta transaksi unit usaha pesantren.
Bank Nagari juga menawarkan sistem digital untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Layanan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus transparansi pengelolaan dana pesantren.
Digitalisasi Perkuat Kemandirian Ekonomi Pesantren
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, menegaskan bahwa digitalisasi pesantren tidak cukup hanya dengan mengalihkan transaksi tunai menjadi elektronik.
Menurutnya, transformasi digital harus memberikan dampak lebih luas terhadap efisiensi operasional, kemudahan akses layanan, serta penguatan tata kelola kelembagaan.
Digitalisasi juga perlu mendorong kemandirian ekonomi pesantren agar mampu mengembangkan potensi usaha secara berkelanjutan.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Bank Nagari, dan pondok pesantren, Mahyeldi berharap layanan keuangan syariah semakin berkembang di Sumatera Barat. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi pesantren dan memberikan manfaat nyata bagi santri serta masyarakat. (*)






