Padang, Javanusa—Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memaparkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Kegiatan berlangsung di Istana Gubernur Padang, Selasa (11/5/2026). Rapat ini juga menghadirkan pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual.
Sejumlah pihak ikut hadir dalam forum tersebut.
Di antaranya jajaran OPD Pemprov Sumbar, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan instansi vertikal lain.
Mahyeldi menegaskan Pemprov Sumbar memperkuat integrasi kebijakan ekonomi syariah melalui regulasi dan program strategis daerah.
Pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD. Selain itu, Pemprov menyusun Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
Mahyeldi menyebut ekonomi syariah menjadi bagian penting pembangunan daerah. Ia juga menegaskan penguatan ini sekaligus memperkuat identitas ABS-SBK di Sumbar.
Pengembangan Ekosistem Halal dan Wisata Syariah
Pemprov Sumbar terus mengembangkan ekosistem halal sepanjang 2025. Pemerintah daerah mendorong inovasi pada sektor ekonomi syariah dan industri halal.
Kawasan Halal Life Style ditetapkan di kawasan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kawasan ini menjadi pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Berbagai kegiatan keagamaan rutin berlangsung di lokasi tersebut. Program itu meliputi Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, serta KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Sumbar Perkuat Posisi Wisata Halal Nasional
Sumatera Barat terus memperkuat posisi sebagai destinasi wisata halal nasional. Saat ini, Sumbar memiliki 566 desa wisata. Daerah ini juga masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia. Pemerintah mencatat peningkatan kunjungan wisatawan seiring penguatan wisata halal dan budaya.
Inklusi Keuangan Syariah Capai 92 Persen
Di sektor keuangan, inklusi keuangan syariah Sumbar mencapai 92,14 persen pada 2025. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan signifikan sistem keuangan syariah daerah.
Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga tumbuh pesat.
Pertumbuhan terjadi pada pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Layanan syariah Bank Nagari didukung lima kantor cabang dan 123 layanan lainnya.
Sukuk Daerah Jadi Alternatif Pembiayaan
Pemprov Sumbar menyiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Langkah ini untuk menjawab keterbatasan fiskal daerah.
Mahyeldi menegaskan sukuk menjadi strategi pembiayaan yang lebih fleksibel. Instrumen ini diharapkan mendukung percepatan pembangunan daerah.
Literasi Ekonomi Syariah dan Program Internasional
Pemprov Sumbar memperkuat literasi ekonomi syariah melalui forum internasional. Kegiatan itu meliputi Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES).
Program lain juga dikembangkan, seperti Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan Zona KHAS. Selain itu, Pemprov mendorong digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid dan UMKM.
Mahyeldi menegaskan target besar Sumbar dalam pengembangan ekonomi syariah.
“Kami ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di Sumatera dan Indonesia bagian barat,” tegasnya. (*/adpsb)
