Limapuluh Kota, Javanusa—Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong pengembangan industri pengolahan gambir agar komoditas unggulan daerah ini menghasilkan nilai ekonomi lebih tinggi.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menilai pengembangan produk turunan menjadi langkah penting untuk memperkuat daya saing gambir sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Mahyeldi menegaskan, Sumbar tidak boleh terus bergantung pada perdagangan gambir dalam bentuk bahan mentah. Daerah perlu memperkuat fasilitas pengolahan lanjutan atau refinery agar mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri penyerahan bantuan 15 unit rumah kempa gambir dari PTPN IV Regional di Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (10/11/2026).
“Kita ingin hilirisasi ini berjalan sehingga kebutuhan industri dalam negeri bisa dipenuhi. Kita juga perlu mengetahui standar yang diminta perusahaan pengguna gambir, agar produk yang dihasilkan petani sesuai dengan kebutuhan pasar,” kata Mahyeldi.
Katekin dan Tanin Jadi Peluang Produk Turunan Gambir
Menurut Mahyeldi, pengolahan gambir memiliki peluang besar untuk menghasilkan berbagai produk bernilai tambah. Dua di antaranya adalah katekin dan tanin yang memiliki potensi pemanfaatan di berbagai sektor industri.
Karena itu, pengembangan industri hilir harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produksi di tingkat petani. Kesesuaian mutu produk dengan standar industri menjadi salah satu faktor penting dalam memperluas akses pasar.
Mahyeldi juga meminta petani menjaga konsistensi kualitas gambir. Edukasi mengenai standar pengolahan perlu diperkuat, termasuk menghindari praktik pencampuran bahan yang berpotensi menurunkan mutu produk.
Dengan kualitas yang terjaga, gambir Sumbar diharapkan memiliki daya saing lebih baik. Kondisi tersebut juga dapat mendukung kestabilan harga dan meningkatkan posisi tawar petani.
Limapuluh Kota dan Pesisir Selatan Jadi Sentra Produksi
Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam pengembangan komoditas gambir. Kabupaten Limapuluh Kota menjadi sentra produksi terbesar dengan luas perkebunan sekitar 17.000 hektare.
Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan menempati posisi berikutnya dengan luas lahan sekitar 11.000 hektare. Besarnya kawasan perkebunan tersebut menjadi modal penting untuk membangun industri pengolahan gambir di Sumbar.
Namun, potensi produksi perlu mendapat dukungan tata niaga yang lebih tertata. Mahyeldi menilai pencatatan ekspor juga perlu dibenahi agar perdagangan gambir berlangsung lebih transparan dan terkontrol.
Ia mendorong penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan standar perdagangan berjalan lebih baik.
Selain itu, klasifikasi ekspor perlu menyesuaikan bentuk produk yang diperdagangkan. Produk olahan seperti katekin dan tanin harus tercatat sesuai jenis serta nilai tambahnya.
“Inilah yang tengah kita upayakan melalui Dinas Perindag,” ungkap Mahyeldi.
PTPN IV Salurkan 15 Rumah Kempa Gambir
Untuk mempercepat pengembangan sektor gambir, Pemprov Sumbar menilai kolaborasi berbagai pihak sangat diperlukan. Salah satu dukungan datang dari PTPN IV Regional yang menyalurkan bantuan 15 unit rumah kempa gambir kepada kelompok tani di Kabupaten Limapuluh Kota.
Bantuan tersebut memiliki total nilai sekitar Rp757 juta. Mahyeldi mengapresiasi dukungan tersebut karena dapat membantu petani meningkatkan kapasitas pengolahan hasil perkebunan.
Ia berharap penyediaan peralatan, pembinaan petani, pembenahan tata niaga, serta pembangunan industri pengolahan berjalan secara terpadu dan berkelanjutan.
Dengan langkah tersebut, keberhasilan pengembangan gambir Sumbar tidak hanya diukur dari besarnya produksi. Nilai tambah produk dan peningkatan kesejahteraan petani juga harus menjadi indikator utama keberhasilan hilirisasi. (*)
