Pessel, Javanusa—Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pesisir Selatan (Pessel) menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (1/9/2025) siang.
Aksi tersebut untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintah daerah serta mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, termasuk penerapan hukuman mati bagi para pelaku korupsi.
Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari besarnya tunjangan DPRD, efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan-perusahaan di daerah.
Koordinator Lapangan (Korlap), Hardiansyah Kurniawan menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang merasa tidak sepenuhnya diwakili oleh para legislator.
“Kami tidak ingin membuat kegaduhan, tapi ingin menyampaikan suara rakyat. DPRD jangan hanya menuntut masyarakat, tapi juga harus menjadi contoh dalam menaati aturan. Kami mendesak agar DPRD mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset dan menjatuhkan hukuman mati bagi pelaku korupsi,” tegas Hardiansyah.
Ia juga mengkritisi tunjangan perumahan anggota DPRD Pessel sebesar Rp 7,2 juta per bulan yang dinilainya sangat memberatkan kemampuan keuangan daerah.
Bahkan tunjangan itu tidak sebanding dengan kedisiplinan, serta tingkat kehadiran dan partisipasi para wakil rakyat dalam agenda resmi.
Mahasiswa juga menilai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah belum berjalan maksimal.
Mereka mengklaim adanya laporan dari masyarakat tentang kualitas makanan yang kurang baik, bahkan ditemukan makanan basi yang dibagikan kepada siswa.
“Program ini seharusnya jadi solusi atas kebutuhan gizi anak-anak, bukan malah memunculkan masalah baru. Kami minta ada pengawasan dan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa katering,” jelas mahasiswa lainnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum HMI Pessel, Saripah menyoroti pengelolaan dana CSR yang dianggap tidak transparan dan tidak berdampak langsung pada masyarakat sekitar perusahaan.
“Dana CSR seharusnya dirasakan oleh masyarakat terdampak, bukan hanya untuk acara seremoni. Pemerintah daerah wajib memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut,” ujarnya.
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut pembebasan rekan mereka yang ditangkap saat mengikuti aksi nasional akhir Agustus lalu. Serta mendesak penuntasan kasus kekerasan terhadap seorang tukang ojek online yang berujung kematian.
“Kami minta keadilan ditegakkan. Jangan hanya represif terhadap mahasiswa, tapi aparat juga harus serius menangani kekerasan terhadap warga sipil,” kata Saripah.
Aksi mahasiswa tersebut langsung direspons oleh Ketua DPRD Pessel Darmansyah, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim, Kapolres AKBP Derry Indra, serta Dandim 0311 Letkol Czi Theodorus Sambua.
Para pejabat tersebut memberikan ruang kepada semua mahasiswa yang hadir untuk berdialog di ruang sidang paripurna DPRD tersebut.
Ketua DPRD Pessel, Darmansyah menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut, termasuk menyusun rekomendasi resmi untuk mendukung RUU Perampasan Aset, hukum mati bagi koruptor, serta menegaskan pengawasan terhadap kedisiplinan anggota DPRD.
“Kami terbuka terhadap aspirasi yang disampaikan. Badan Kehormatan DPRD akan memanggil anggota yang tidak disiplin, dan kami juga sudah mulai melakukan penghematan anggaran saat melakukan pembahasan APBD Perubahan dengan cara mengikutkan sebagian kecil staf sekretariat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim menyampaikan apresiasi terhadap mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Ia menyebutkan Pemkab Pessel akan selalu terbuka terhadap masukan dari masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
“Kami mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi publik. Pemerintah daerah akan menampung dan mengevaluasi masukan yang disampaikan, termasuk terkait program-program prioritas,” ujar Risnaldi.
Dalam dialog tersebut, Risnaldi juga menyoroti keterbatasan fiskal daerah yang turut mempengaruhi pelaksanaan program, termasuk MBG.
“Saat ini, belanja pegawai kita sudah mencapai 41 persen dari total APBD. Dengan pengangkatan 401 PPPK baru, angka ini akan naik menjadi 55 persen. Tentu hal ini menuntut efisiensi yang ketat dalam menjalankan berbagai program,” jelasnya.
Lebih lanjut, Risnaldi, berharap agar mahasiswa tidak hanya mengkritik, tetapi juga aktif mengawal serta memberi masukan terhadap lima program unggulan Pemkab Pessel.
“Kami harap mahasiswa ikut mengawal lima program prioritas daerah, termasuk MBG. Kritik yang membangun sangat dibutuhkan agar program benar-benar menyentuh masyarakat dan memberikan manfaat maksimal,” ujarnya.
Aksi damai yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut diakhiri dengan kesepakatan antara mahasiswa, DPRD, dan pemerintah daerah.
Beberapa poin tuntutan mahasiswa akan disusun dalam bentuk rekomendasi resmi dan dikirimkan ke pemerintah pusat.
“Ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal dari pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan pemerintah. Kami akan terus mengawal,” tegas Hardiansyah sebelum massa membubarkan diri secara tertib. (sus)
