Tanah Datar, Javanusa—Intensitas curah hujan yang masih tinggi hingga Januari 2026 pascabanjir bandang (galodo) akhir November 2025 menyebabkan debit air Sungai di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, kembali meningkat dan meluap hingga menggenangi badan jalan.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Tanah Datar Eka Putra meminta dukungan pembangunan jembatan darurat jenis aramco guna memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana.
“Kami sudah melaporkan kondisi ini kepada Dandim 0307 Tanah Datar dan telah diteruskan ke Korem. Kami berharap Pangdam dapat membantu pembangunan jembatan aramco di Jorong Tanjung Sawah, Nagari Padang Laweh Malalo,” ujar Eka Putra.
Permintaan itu disampaikan Bupati Eka Putra dalam rapat sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Forkopimda bersama Gubernur Sumbar dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar secara virtual dari Gedung Indo Jolito, Batusangkar, Senin (5/1/2026) malam.
500 Hektare Sawah Terdampak Banjir
Selain infrastruktur, Bupati Eka Putra juga melaporkan dampak serius pada sektor pertanian. Sekitar 500 hektare sawah warga terdampak banjir bandang akibat luapan sungai.
Pemkab Tanah Datar telah mengajukan rehabilitasi lahan pertanian ke Kementerian Pertanian RI. Eka Putra berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Barat turut mengawal agar realisasi bantuan berjalan cepat.
Untuk mitigasi bencana jangka menengah, Pemkab Tanah Datar merencanakan pembangunan empat sabodam pada 2026. Infrastruktur ini ditujukan menahan material banjir bandang dari hulu sungai.
Eka Putra juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pemulihan pascabencana. Ia menegaskan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci percepatan recovery di masa tanggap darurat.
Data R3P Jadi Acuan Penanganan
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan seluruh data kerusakan dan dampak ekonomi masyarakat telah masuk dalam dokumen R3P. Data tersebut mencakup sektor pertanian, jalan, jembatan, dan ekonomi warga.
Ia meminta seluruh kepala daerah memastikan tidak ada data terdampak yang terlewat agar penanganan bencana lebih efektif dan terukur.
Gubernur Mahyeldi juga menekankan pentingnya koordinasi antara Balai Wilayah Sungai (BWS) dengan pemerintah daerah. Fokus utama diarahkan pada sungai-sungai yang belum tertangani secara optimal.
“Ada sekitar 50 sungai yang akan disuplai alat berat. Dipastikan alat tersedia, baik dari provinsi, kabupaten, kota, maupun dukungan Balai,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan pembangunan cekdam dan sabodam harus melalui kajian teknis mendalam dengan standar tinggi agar efektif menahan material banjir bandang.
Turut hadir Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Asisten Setda, kepala OPD, Dandim 0307 Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi, serta perwakilan Polres, Kejari, Pengadilan Negeri, dan undangan lainnya. (*/red)
